Legalitas vs Legitimasi: Ketika Putusan Hukum Kehilangan Rasa Keadilan

Oleh: Ahmad Basri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendahuluan

Putusan hukum adalah puncak dari suatu proses peradilan. Dalam negara hukum, putusan tersebut dianggap sah jika telah memenuhi unsur legalitas, yakni sesuai prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku. Namun, sah secara hukum belum tentu dirasa adil oleh masyarakat. Di sinilah muncul ketegangan antara legalitas dan legitimasi. Ketika putusan hukum tidak lagi menyuarakan nilai-nilai keadilan, maka yang timbul adalah krisis kepercayaan publik terhadap sistem peradilan itu sendiri.

Membedakan Legalitas dan Legitimasi

Secara konseptual:

Legalitas adalah kesesuaian suatu tindakan atau putusan dengan norma dan prosedur hukum yang berlaku. Legalitas menekankan aspek formal.

Legitimasi, sebaliknya, merujuk pada penerimaan sosial terhadap suatu tindakan atau putusan. Ia bersandar pada keadilan moral, nilai masyarakat, dan rasa kebenaran.

Seperti dikemukakan oleh Lon L. Fuller dalam The Morality of Law (1964), hukum yang hanya menekankan kepatuhan prosedural tanpa mempertimbangkan keadilan moral akan kehilangan makna substansialnya.

Fenomena Putusan Hukum yang Tidak Legitimate

1. Putusan Kontroversial dalam Kasus Korupsi dan Pelanggaran HAM

Di Indonesia, beberapa putusan pengadilan, meski sah secara hukum, justru memunculkan kemarahan publik. Contoh: vonis ringan terhadap pelaku korupsi kakap atau impunitas terhadap pelaku pelanggaran HAM berat. Di mata hukum, prosesnya mungkin benar. Namun di mata rakyat, keadilan tidak hadir.

2. Kemenangan Formal Tapi Kehilangan Moral

Beberapa kasus perdata terkait konflik agraria menunjukkan bagaimana pihak yang memiliki kekuatan modal bisa menang secara legal, tetapi mengorbankan hak-hak masyarakat kecil. Hal ini mencerminkan bahwa hukum dapat digunakan untuk melanggengkan ketimpangan, jika tidak dipandu oleh legitimasi moral.

Mengapa Legalitas Tidak Cukup?

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak boleh berhenti pada positivisme kaku, tetapi harus bergerak menuju hukum progresif yang mengedepankan nilai-nilai keadilan substantif. Sebab, masyarakat tidak hanya menuntut prosedur yang benar, tetapi juga substansi yang adil.

Putusan yang hanya menekankan legalitas, tapi mengabaikan keadilan, bisa menimbulkan legitimasi semu. Hukum kehilangan roh-nya sebagai penjaga keadilan, dan berubah menjadi alat formalitas yang kering makna.

Dampak Ketika Legalitas Mengalahkan Legitimasi 

1. Krisis Kepercayaan Publik

Masyarakat mulai mempertanyakan netralitas dan keberpihakan pengadilan. Ketika rasa keadilan tidak hadir dalam putusan hukum, kepercayaan publik tergerus.

2. Potensi Main Hakim Sendiri

Ketidakpercayaan terhadap proses hukum mendorong masyarakat menyelesaikan masalahnya di luar jalur hukum — mulai dari kekerasan hingga pengadilan rakyat informal. 

3. Deligitimasi Institusi Peradilan

Lembaga peradilan kehilangan wibawa dan otoritas moralnya. Negara hukum berubah menjadi negara prosedural, tanpa jiwa dan rasa keadilan.

Menemukan Titik Temu: Legalitas yang Legitimate

Agar putusan hukum tidak hanya sah secara hukum tetapi juga diterima masyarakat, diperlukan:

  • Penafsiran hukum yang berkeadilan, bukan hanya tekstual tetapi juga kontekstual.
  • Kemandirian hakim yang berpihak pada keadilan sosial, bukan hanya pada teks hukum.
  • Etika profesi hukum yang tinggi dari seluruh aparat penegak hukum.

Menurut Gustav Radbruch, keadilan harus lebih diutamakan dibanding hukum positif. Dalam teori Radbruch's Formula, ketika hukum positif sangat tidak adil, maka hukum tersebut kehilangan kekuatannya sebagai hukum.

Penutup

Legalitas adalah fondasi, tapi legitimasi adalah roh dari sebuah putusan hukum. Ketika hukum hanya bicara soal prosedur dan lupa pada keadilan, maka hukum itu akan kehilangan otoritas moralnya. Dalam negara hukum yang beradab, hukum tidak cukup hanya benar secara formal, tetapi harus adil secara substansial.

Referensi

  • Lon L. Fuller. The Morality of Law. Yale University Press, 1964.
  • Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif. Kompas, 2006.
  • Gustav Radbruch. “Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht” (1946).
  • Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers, 2011.
  • Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika, 2010.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kepastian Hukum: Pilar Stabilitas dalam Negara Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Dalam negara hukum, setiap warga negara dan penguasa dituntut untuk tunduk pada hukum yang berlaku, namun tuntutan ini hanya masuk akal bila hukum itu sendiri pasti, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, keadilan menjadi abu-abu dan kekuasaan rawan disalahgunakan. Makna Kepastian Hukum Kepastian hukum (legal certainty) secara sederhana berarti adanya kejelasan dan keteraturan hukum sehingga dapat diketahui dengan pasti bagaimana hukum berlaku dalam situasi tertentu. Friedrich Carl von Savigny , tokoh hukum asal Jerman, menekankan bahwa hukum harus berkembang secara rasional dan memberikan kejelasan agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, hukum yang baik adalah hukum yang: Tertulis dan mudah diaks...
Read more »

Dekolonisasi Hukum Indonesia: Mengapa Kita Masih Terjebak dalam Warisan Kolonial?

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade. Namun, dalam bidang hukum, jejak kolonialisme masih kental terasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga baru- baru ini, masih merujuk pada Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan Belanda tahun 1918. Meski telah digantikan dengan KUHP Nasional pada 2022, substansi dan paradigma hukum kolonial belum sepenuhnya lepas. Pertanyaannya: Mengapa proses dekolonisasi hukum di Indonesia berjalan lamban dan penuh hambatan? Apa Itu Dekolonisasi Hukum? Dekolonisasi hukum adalah proses merekonstruksi sistem hukum nasional agar bebas dari dominasi nilai, struktur, dan paradigma hukum kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan prinsip kedaulatan bangsa. Menurut Boaventura de Sousa Santos (2002), dekolonisasi tidak hanya berarti menghapus hukum asing, tetapi juga “membebaskan cara kita be...
Read more »

Ketika Hukum Dibajak Kepentingan: Menelusuri Jejak Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Dalam negara hukum ( rechtstaat ), hukum seharusnya menjadi panglima tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Namun, realitas di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan fenomena sebaliknya. Penegakan hukum sering kali tidak steril dari intervensi politik. Hukum dijalankan bukan atas dasar keadilan, melainkan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan pelindung hak rakyat. Hukum dan Kekuasaan: Sebuah Ketegangan Abadi Konsep klasik Montesquieu mengenai separation of powers memberikan landasan penting bagi independensi kekuasaan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, pemisahan tersebut kerap kabur. Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap aparat penegak hukum merupakan indikasi kuat dari lemahnya independensi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak berada dalam ruang hampa, melainkan selalu terkait dengan d...
Read more »