Kepastian Hukum: Pilar Stabilitas dalam Negara Hukum

Oleh: Ahmad Basri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendahuluan

Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Dalam negara hukum, setiap warga negara dan penguasa dituntut untuk tunduk pada hukum yang berlaku, namun tuntutan ini hanya masuk akal bila hukum itu sendiri pasti, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, keadilan menjadi abu-abu dan kekuasaan rawan disalahgunakan.

Makna Kepastian Hukum

Kepastian hukum (legal certainty) secara sederhana berarti adanya kejelasan dan keteraturan hukum sehingga dapat diketahui dengan pasti bagaimana hukum berlaku dalam situasi tertentu. Friedrich Carl von Savigny, tokoh hukum asal Jerman, menekankan bahwa hukum harus berkembang secara rasional dan memberikan kejelasan agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan.

Dalam konteks ini, hukum yang baik adalah hukum yang:

  1. Tertulis dan mudah diakses
  2. Konsisten dan tidak saling bertentangan
  3. Diterapkan secara adil dan tidak diskriminatif
  4. Tidak berubah sewaktu-waktu secara mendadak

Kepastian Hukum dalam Konstitusi Indonesia

Konsep kepastian hukum secara eksplisit diakui dalam Pasal 28D ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan:

"Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Ini berarti negara berkewajiban:

  • Menyusun hukum dengan bahasa yang jelas dan tegas.
  • Menegakkan hukum secara konsisten tanpa pandang bulu.
  • Mencegah kekacauan dalam penegakan hukum.

Mengapa Kepastian Hukum Penting?

  1. Melindungi hak warga negara. Warga akan merasa aman dalam bertindak karena tahu bahwa hukum tidak akan berubah secara tiba-tiba atau diterapkan semena-mena.
  2. Menumbuhkan kepercayaan terhadap negara dan aparat hukum. Kepastian hukum menjadi indikator bahwa sistem hukum berfungsi.
  3. Mendukung iklim investasi dan pembangunan ekonomi. Investor akan ragu menanamkan modalnya di negara yang hukum dan peraturannya berubah-ubah tanpa kejelasan.
  4. Membatasi kekuasaan negara. Kepastian hukum mencegah penguasa menggunakan hukum sebagai alat balas dendam atau kepentingan politik.

Tantangan terhadap Kepastian Hukum di Indonesia

  1. Tumpang tindih peraturan perundang-undangan. Banyak peraturan di tingkat pusat dan daerah yang tidak sinkron, sehingga menimbulkan kebingungan.
  2. Penegakan hukum yang inkonsisten. Kasus serupa bisa diputus secara berbeda tergantung siapa pihak yang terlibat.
  3. Intervensi politik dan kekuasaan. Kepastian hukum sering dikalahkan oleh tekanan kekuasaan, terutama dalam kasus besar.
  4. Kurangnya budaya hukum Banyak warga belum mengenal hak-hak hukumnya, dan aparat hukum kadang tidak memiliki integritas.

Kepastian Hukum vs Keadilan dan Kemanfaatan

Sering kali muncul pertanyaan: Apakah hukum yang pasti selalu adil? Tidak selalu.

Dalam praktik, kepastian hukum kadang berbenturan dengan keadilan dan kemanfaatan. Misalnya, aturan hukum melarang A melakukan sesuatu, namun dalam kondisi tertentu, pelanggaran itu justru menyelamatkan nyawa orang. Maka, perlu kebijaksanaan dalam menegakkan hukum agar tidak hanya kaku pada teks, tetapi juga mempertimbangkan konteks.

Seperti dikemukakan Gustav Radbruch dalam teorinya, hukum yang pasti sekalipun boleh disimpangi jika hukum tersebut sangat tidak adil. Inilah yang dikenal dengan Radbruchsche Formel.

Mewujudkan Kepastian Hukum yang Adil

  1. Reformasi legislasi. Perlu dilakukan audit regulasi untuk menyederhanakan dan menyelaraskan aturan hukum.
  2. Kepastian dalam prosedur penegakan hukum. Aparat penegak hukum harus bertindak berdasarkan aturan yang jelas dan tidak diskriminatif.
  3. Pendidikan hukum untuk masyarakat. Kepastian hukum akan lebih efektif jika warga juga memahami dan terlibat aktif.
  4. Penguatan lembaga pengawas dan kontrol public. Seperti Komisi Yudisial, Ombudsman, serta peran media dan masyarakat sipil.

Penutup

Kepastian hukum bukan sekadar kepastian normatif, tetapi juga kepastian dalam implementasi. Ia menjadi landasan stabilitas sosial, politik, dan ekonomi. Namun kepastian hukum tidak boleh mengabaikan rasa keadilan dan kebermanfaatan. Dalam konteks negara hukum Indonesia, kepastian hukum harus berjalan beriringan dengan keadilan dan perlindungan hak asasi manusia, agar hukum tidak menjadi alat kekuasaan, tetapi penjaga martabat kemanusiaan. 

Komentar

LAW FIRM BASRI mengatakan…
Menuju kemanfaatan hukum
28 Mei 2025 pukul 00.06
Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dekolonisasi Hukum Indonesia: Mengapa Kita Masih Terjebak dalam Warisan Kolonial?

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade. Namun, dalam bidang hukum, jejak kolonialisme masih kental terasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga baru- baru ini, masih merujuk pada Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan Belanda tahun 1918. Meski telah digantikan dengan KUHP Nasional pada 2022, substansi dan paradigma hukum kolonial belum sepenuhnya lepas. Pertanyaannya: Mengapa proses dekolonisasi hukum di Indonesia berjalan lamban dan penuh hambatan? Apa Itu Dekolonisasi Hukum? Dekolonisasi hukum adalah proses merekonstruksi sistem hukum nasional agar bebas dari dominasi nilai, struktur, dan paradigma hukum kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan prinsip kedaulatan bangsa. Menurut Boaventura de Sousa Santos (2002), dekolonisasi tidak hanya berarti menghapus hukum asing, tetapi juga “membebaskan cara kita be...
Read more »

Ketika Hukum Dibajak Kepentingan: Menelusuri Jejak Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Dalam negara hukum ( rechtstaat ), hukum seharusnya menjadi panglima tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Namun, realitas di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan fenomena sebaliknya. Penegakan hukum sering kali tidak steril dari intervensi politik. Hukum dijalankan bukan atas dasar keadilan, melainkan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan pelindung hak rakyat. Hukum dan Kekuasaan: Sebuah Ketegangan Abadi Konsep klasik Montesquieu mengenai separation of powers memberikan landasan penting bagi independensi kekuasaan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, pemisahan tersebut kerap kabur. Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap aparat penegak hukum merupakan indikasi kuat dari lemahnya independensi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak berada dalam ruang hampa, melainkan selalu terkait dengan d...
Read more »