Penegakan Hukum yang Salah Arah: Dampak Ketidakpahaman Aparat terhadap Nilai-Nilai Hukum

Oleh Ahmad Basri 
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang


Pendahuluan

Penegakan hukum adalah fondasi utama negara hukum (rechtsstaat). Dalam sistem ini, aparat penegak hukum memiliki tanggung jawab besar untuk tidak sekadar menjalankan prosedur, tetapi juga menjunjung nilai-nilai luhur yang melandasi hukum itu sendiri, seperti keadilan, kemanfaatan, dan kepastian. Namun, dalam praktiknya, ketidakpahaman terhadap nilai-nilai tersebut telah menjadikan penegakan hukum kerap salah arah, mengarah pada formalisme yang kering dan mengabaikan substansi moral serta sosial hukum.

Ketidakpahaman Aparat: Akar dari Masalah Sistemik

Banyak aparat hukum masih memahami hukum sebatas teks normatif atau perintah undang- undang, tanpa menelaah dimensi filosofis dan sosiologis dari hukum tersebut. Hal ini menyebabkan proses penegakan hukum lebih berorientasi pada prosedur, bukan pada tujuan dari hukum itu sendiri.

Menurut Satjipto Rahardjo, “hukum bukanlah semata-mata kumpulan norma, melainkan merupakan suatu proses untuk mewujudkan keadilan.” Ketika aparat gagal memahami semangat di balik aturan, maka hukum kehilangan arah, menjelma menjadi alat kuasa, bukan instrumen keadilan.

Menabrak Nilai Keadilan

Nilai keadilan sering kali dikorbankan demi formalitas hukum. Misalnya, korban kekerasan domestik tidak mendapatkan perlindungan memadai karena aparat terjebak pada pembuktian formil yang kaku. Padahal, asas lex iniusta non est lex (hukum yang tidak adil bukanlah hukum) mengingatkan bahwa hukum harus senantiasa diuji dari perspektif keadilan.

John Rawls dalam A Theory of Justice menekankan bahwa keadilan adalah keutamaan pertama dalam sistem sosial. Ketika aparat tak memahami hal ini, maka hukum menjadi alat ketidakadilan yang dilegalkan.

Mengabaikan Nilai Kemanfaatan

Hukum yang baik harus memberi manfaat (utilitas) bagi sebanyak mungkin orang, sebagaimana dikemukakan Jeremy Bentham. Namun, akibat ketidakpahaman aparat, banyak kebijakan hukum bersifat represif dan tidak solutif. Contohnya, penahanan dalam proses peradilan atas pelaku pencurian kecil, sementara korupsi besar justru ditangani dengan lunak.

Nilai kemanfaatan menghendaki bahwa hukum harus menyesuaikan diri dengan kebutuhan masyarakat. Ketika aparat gagal membaca kebutuhan itu, maka hukum menjadi tumpul ke atas dan tajam ke bawah.

Merusak Kepastian Hukum

Kepastian hukum mengharuskan perlakuan yang sama di hadapan hukum (equality before the law). Ketika aparat membuat penafsiran yang bias atau bahkan bertentangan antar lembaga penegak hukum, masyarakat kehilangan kepercayaan. Sebagaimana Hans Kelsen menyatakan dalam Pure Theory of Law, norma hukum harus dipahami secara logis dan sistematis. Tanpa pemahaman ini, ketidakpastian akan menciptakan kekacauan hukum.

Solusi: Membangun Pemahaman Nilai Hukum secara Menyeluruh

Agar penegakan hukum tidak terus salah arah, maka:

  1. Pendidikan dan pelatihan aparat harus menekankan pemahaman nilai hukum, bukan hanya aspek normatif.
  2. Etika profesi harus ditegakkan dengan ketat dan dipantau secara independen.
  3. Dialog antara akademisi dan aparat hukum perlu diperkuat dalam setiap penyusunan maupun implementasi kebijakan hukum.
  4. Peran masyarakat sipil sebagai pengawas moral dan sosial harus difasilitasi dan tidak dimusuhi.

Penutup

Ketika aparat penegak hukum kehilangan pemahaman terhadap nilai-nilai hukum, maka hukum menjauh dari cita-citanya. Penegakan hukum yang salah arah bukan hanya persoalan teknis, tapi ancaman serius terhadap integritas negara hukum itu sendiri. Reformasi pemahaman aparat terhadap esensi hukum adalah agenda mendesak yang tidak boleh ditunda.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kepastian Hukum: Pilar Stabilitas dalam Negara Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Dalam negara hukum, setiap warga negara dan penguasa dituntut untuk tunduk pada hukum yang berlaku, namun tuntutan ini hanya masuk akal bila hukum itu sendiri pasti, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, keadilan menjadi abu-abu dan kekuasaan rawan disalahgunakan. Makna Kepastian Hukum Kepastian hukum (legal certainty) secara sederhana berarti adanya kejelasan dan keteraturan hukum sehingga dapat diketahui dengan pasti bagaimana hukum berlaku dalam situasi tertentu. Friedrich Carl von Savigny , tokoh hukum asal Jerman, menekankan bahwa hukum harus berkembang secara rasional dan memberikan kejelasan agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, hukum yang baik adalah hukum yang: Tertulis dan mudah diaks...
Read more »

Dekolonisasi Hukum Indonesia: Mengapa Kita Masih Terjebak dalam Warisan Kolonial?

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade. Namun, dalam bidang hukum, jejak kolonialisme masih kental terasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga baru- baru ini, masih merujuk pada Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan Belanda tahun 1918. Meski telah digantikan dengan KUHP Nasional pada 2022, substansi dan paradigma hukum kolonial belum sepenuhnya lepas. Pertanyaannya: Mengapa proses dekolonisasi hukum di Indonesia berjalan lamban dan penuh hambatan? Apa Itu Dekolonisasi Hukum? Dekolonisasi hukum adalah proses merekonstruksi sistem hukum nasional agar bebas dari dominasi nilai, struktur, dan paradigma hukum kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan prinsip kedaulatan bangsa. Menurut Boaventura de Sousa Santos (2002), dekolonisasi tidak hanya berarti menghapus hukum asing, tetapi juga “membebaskan cara kita be...
Read more »

Ketika Hukum Dibajak Kepentingan: Menelusuri Jejak Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Dalam negara hukum ( rechtstaat ), hukum seharusnya menjadi panglima tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Namun, realitas di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan fenomena sebaliknya. Penegakan hukum sering kali tidak steril dari intervensi politik. Hukum dijalankan bukan atas dasar keadilan, melainkan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan pelindung hak rakyat. Hukum dan Kekuasaan: Sebuah Ketegangan Abadi Konsep klasik Montesquieu mengenai separation of powers memberikan landasan penting bagi independensi kekuasaan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, pemisahan tersebut kerap kabur. Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap aparat penegak hukum merupakan indikasi kuat dari lemahnya independensi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak berada dalam ruang hampa, melainkan selalu terkait dengan d...
Read more »