Ketika Penegak Hukum Melanggar Hukum: Krisis Legitimasi di Negeri Hukum

Oleh Basri, S.H.,M.Hum 
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendahuluan

Negara hukum dibangun atas prinsip supremasi hukum: hukum berada di atas semua, termasuk penguasa dan penegaknya. Namun bagaimana jika justru penegak hukum itu sendiri yang melanggar hukum? Inilah paradoks yang sedang dihadapi Indonesia, sebuah krisis yang merongrong legitimasi hukum dari dalam.

Pelanggaran hukum oleh aparat bukan sekadar pelanggaran personal, melainkan bentuk kerusakan sistemik yang berdampak langsung pada kepercayaan publik terhadap hukum itu sendiri. Ketika masyarakat tidak lagi yakin bahwa hukum ditegakkan secara adil dan konsisten, maka negara hukum kehilangan rohnya.

Kewenangan yang Disalahgunakan

Aparat penegak hukum: polisi, jaksa, hakim, dan lembaga lainnya, memiliki otoritas berdasarkan hukum. Namun, ketika kewenangan itu berubah menjadi alat untuk menekan, memperdagangkan keadilan, atau melindungi kepentingan tertentu, maka hukum berubah dari instrumen keadilan menjadi alat kekuasaan.

Menurut Jimly Asshiddiqie (2006), negara hukum (rechtsstaat) mensyaratkan bahwa segala tindakan kekuasaan harus tunduk pada hukum. Ketika prinsip ini dilanggar oleh aktor-aktor kunci penegak hukum, maka krisis kepercayaan tidak terelakkan.

Contoh-Contoh Empiris

Indonesia memiliki catatan panjang tentang aparat yang melanggar hukum. Mulai dari kasus penyiksaan dalam penangkapan, kriminalisasi terhadap pembela HAM, hingga praktik mafia peradilan. Banyak pula kasus aparat yang terlibat korupsi, tetapi proses hukumnya mandek atau direkayasa.

Laporan Komisi Yudisial dan Komnas HAM dalam beberapa tahun terakhir menyoroti tingginya pengaduan masyarakat terkait perilaku tidak etis, penyalahgunaan wewenang, bahkan pelanggaran hukum oleh aparat.

Krisis Legitimasi

Apa dampaknya ketika pelanggaran ini terus terjadi?

  1. Menurunnya Kepercayaan Publik: Masyarakat tidak lagi percaya bahwa hukum bisa menjadi tempat berlindung.
  2. Naiknya Potensi Konflik Sosial: Ketika hukum tidak dipercaya, masyarakat memilih jalur kekerasan atau main hakim sendiri.
  3. Lemahnya Supremasi Hukum: Hukum menjadi selektif, hanya berlaku untuk yang lemah atau tidak memiliki kuasa.
  4. Erosi Etika Profesi: Aparat yang melihat pelanggaran tapi diam, akhirnya menjadi bagian dari sistem yang rusak.

Mencari Jalan Keluar

Menghadapi krisis ini, beberapa langkah solutif dapat diambil:

  1. Reformasi Lembaga Penegak Hukum: Evaluasi menyeluruh dan restrukturisasi terhadap lembaga hukum yang tidak akuntabel.
  2. Pendidikan Etika Hukum: Penekanan pada integritas, moralitas, dan tanggung jawab profesi sejak pendidikan hukum.
  3. Pengawasan Eksternal yang Kuat: Peran lembaga seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan masyarakat sipil harus diperkuat.
  4. Transparansi Proses Hukum: Masyarakat harus bisa mengakses dan memantau proses hukum, terutama dalam kasus aparat.

Penutup

Negara hukum tidak cukup hanya dengan konstitusi dan undang-undang. Ia hidup karena adanya kepercayaan masyarakat bahwa hukum ditegakkan dengan adil. Ketika para penegak hukum sendiri melanggar hukum, maka yang rusak bukan hanya aturan, tapi kepercayaan publik yang menopang sistem itu.

Oleh karena itu, penegakan hukum bukan hanya soal teknis dan prosedural, tetapi tentang moral dan integritas. Tanpa itu, hukum kehilangan legitimasi dan negara hukum menjadi ilusi.

Referensi:

  • Jimly Asshiddiqie. (2006). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia.
  • Komnas HAM RI. Laporan Tahunan.
  • Komisi Yudisial RI. Laporan Kinerja.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kepastian Hukum: Pilar Stabilitas dalam Negara Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Dalam negara hukum, setiap warga negara dan penguasa dituntut untuk tunduk pada hukum yang berlaku, namun tuntutan ini hanya masuk akal bila hukum itu sendiri pasti, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, keadilan menjadi abu-abu dan kekuasaan rawan disalahgunakan. Makna Kepastian Hukum Kepastian hukum (legal certainty) secara sederhana berarti adanya kejelasan dan keteraturan hukum sehingga dapat diketahui dengan pasti bagaimana hukum berlaku dalam situasi tertentu. Friedrich Carl von Savigny , tokoh hukum asal Jerman, menekankan bahwa hukum harus berkembang secara rasional dan memberikan kejelasan agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, hukum yang baik adalah hukum yang: Tertulis dan mudah diaks...
Read more »

Dekolonisasi Hukum Indonesia: Mengapa Kita Masih Terjebak dalam Warisan Kolonial?

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade. Namun, dalam bidang hukum, jejak kolonialisme masih kental terasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga baru- baru ini, masih merujuk pada Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan Belanda tahun 1918. Meski telah digantikan dengan KUHP Nasional pada 2022, substansi dan paradigma hukum kolonial belum sepenuhnya lepas. Pertanyaannya: Mengapa proses dekolonisasi hukum di Indonesia berjalan lamban dan penuh hambatan? Apa Itu Dekolonisasi Hukum? Dekolonisasi hukum adalah proses merekonstruksi sistem hukum nasional agar bebas dari dominasi nilai, struktur, dan paradigma hukum kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan prinsip kedaulatan bangsa. Menurut Boaventura de Sousa Santos (2002), dekolonisasi tidak hanya berarti menghapus hukum asing, tetapi juga “membebaskan cara kita be...
Read more »

Ketika Hukum Dibajak Kepentingan: Menelusuri Jejak Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Dalam negara hukum ( rechtstaat ), hukum seharusnya menjadi panglima tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Namun, realitas di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan fenomena sebaliknya. Penegakan hukum sering kali tidak steril dari intervensi politik. Hukum dijalankan bukan atas dasar keadilan, melainkan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan pelindung hak rakyat. Hukum dan Kekuasaan: Sebuah Ketegangan Abadi Konsep klasik Montesquieu mengenai separation of powers memberikan landasan penting bagi independensi kekuasaan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, pemisahan tersebut kerap kabur. Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap aparat penegak hukum merupakan indikasi kuat dari lemahnya independensi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak berada dalam ruang hampa, melainkan selalu terkait dengan d...
Read more »