Ketika Aparat Gagal Paham Hukum: Ancaman bagi Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan

Oleh Basri, S.H.,M.Hum 
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendahuluan

Dalam sistem hukum yang ideal, aparat penegak hukum seharusnya menjadi pelaksana utama dari prinsip-prinsip keadilan, kepastian, dan kemanfaatan. Namun, dalam praktiknya, tidak jarang aparat justru menjadi aktor yang mengaburkan prinsip-prinsip tersebut, terutama ketika mereka menunjukkan ketidakpahaman terhadap hukum yang berlaku. Ketidakpahaman ini bukan sekadar kelalaian teknis, melainkan bisa berdampak luas terhadap kualitas penegakan hukum di Indonesia.

Ketidakpahaman Hukum: Gejala yang Mengkhawatirkan

Ketika seorang aparat tidak memahami substansi, semangat, dan prosedur hukum secara utuh, maka berbagai tindakan dapat menyimpang dari asas legalitas. Contohnya, penahanan tanpa alasan hukum yang kuat, penggunaan pasal secara keliru, atau kesalahan administratif dalam penanganan kasus.

Hal ini terjadi karena beberapa faktor, antara lain:

  1. Minimnya pendidikan hukum lanjutan atau pelatihan reguler.
  2. Budaya birokrasi yang hanya mengandalkan senioritas tanpa penguatan kapasitas.
  3. Ketergantungan pada tafsir sepihak tanpa konsultasi akademik atau yurisprudensi.
  4. Ancaman terhadap Kepastian Hukum

Kepastian hukum menuntut bahwa aturan diterapkan secara konsisten, dapat diprediksi, dan bebas dari kesewenang-wenangan. Namun ketika aparat tidak memahami atau mengabaikan hukum:

  1. Penanganan perkara menjadi berbeda untuk kasus yang serupa.
  2. Masyarakat kehilangan kepercayaan terhadap proses hukum.
  3. Hukum menjadi tidak lagi mengikat secara objektif, tetapi ditentukan oleh persepsi subyektif aparat.

Menggerus Keadilan

Ketidakpahaman aparat bisa menyebabkan ketidakadilan, terutama bagi pihak-pihak yang lemah secara sosial, ekonomi, atau politik. Dalam banyak kasus, hak-hak tersangka dilanggar karena aparat tidak memahami batasan prosedural, atau korban tidak dilindungi karena kurangnya pengetahuan aparat terhadap hukum acara.

Seperti dinyatakan oleh Gustav Radbruch, "hukum tanpa keadilan hanyalah kekuasaan belaka." Maka ketidakpahaman aparat adalah ancaman nyata terhadap esensi hukum sebagai sarana perlindungan dan keadilan.

Menghambat Kemanfaatan Hukum

Hukum yang baik seharusnya membawa manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat. Namun bila diterapkan secara salah, hukum justru bisa menjadi alat represi dan sumber penderitaan.

Contoh konkret dapat dilihat dari proses penegakan hukum yang memakan waktu lama karena prosedur diulang akibat kesalahan formal; atau pada tataran substansi, pasal-pasal yang mestinya tidak relevan dipaksakan, sehingga mengorbankan kepentingan publik.

Menuju Penegakan Hukum yang Profesional dan Berbasis Ilmu

Solusi terhadap permasalahan ini harus bersifat sistemik dan berkelanjutan:

  1. Pendidikan dan pelatihan hukum berbasis kasus riil dan perkembangan hukum terkini.
  2. Audit kinerja dan supervisi berkelanjutan terhadap aparat.
  3. Kolaborasi antara institusi penegak hukum dan akademisi hukum.
  4. Penegakan etika profesi secara konsisten dan transparan.

Penutup

Ketidakpahaman aparat terhadap hukum adalah penyakit laten dalam sistem penegakan hukum Indonesia. Bila dibiarkan, maka kepastian hukum akan pudar, keadilan akan terdistorsi, dan kemanfaatan hukum tidak tercapai. Oleh karena itu, penegakan hukum harus dikembalikan pada akarnya: pemahaman yang benar, menyeluruh, dan jujur terhadap hukum itu sendiri.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kepastian Hukum: Pilar Stabilitas dalam Negara Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Dalam negara hukum, setiap warga negara dan penguasa dituntut untuk tunduk pada hukum yang berlaku, namun tuntutan ini hanya masuk akal bila hukum itu sendiri pasti, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, keadilan menjadi abu-abu dan kekuasaan rawan disalahgunakan. Makna Kepastian Hukum Kepastian hukum (legal certainty) secara sederhana berarti adanya kejelasan dan keteraturan hukum sehingga dapat diketahui dengan pasti bagaimana hukum berlaku dalam situasi tertentu. Friedrich Carl von Savigny , tokoh hukum asal Jerman, menekankan bahwa hukum harus berkembang secara rasional dan memberikan kejelasan agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, hukum yang baik adalah hukum yang: Tertulis dan mudah diaks...
Read more »

Dekolonisasi Hukum Indonesia: Mengapa Kita Masih Terjebak dalam Warisan Kolonial?

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade. Namun, dalam bidang hukum, jejak kolonialisme masih kental terasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga baru- baru ini, masih merujuk pada Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan Belanda tahun 1918. Meski telah digantikan dengan KUHP Nasional pada 2022, substansi dan paradigma hukum kolonial belum sepenuhnya lepas. Pertanyaannya: Mengapa proses dekolonisasi hukum di Indonesia berjalan lamban dan penuh hambatan? Apa Itu Dekolonisasi Hukum? Dekolonisasi hukum adalah proses merekonstruksi sistem hukum nasional agar bebas dari dominasi nilai, struktur, dan paradigma hukum kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan prinsip kedaulatan bangsa. Menurut Boaventura de Sousa Santos (2002), dekolonisasi tidak hanya berarti menghapus hukum asing, tetapi juga “membebaskan cara kita be...
Read more »

Ketika Hukum Dibajak Kepentingan: Menelusuri Jejak Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Dalam negara hukum ( rechtstaat ), hukum seharusnya menjadi panglima tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Namun, realitas di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan fenomena sebaliknya. Penegakan hukum sering kali tidak steril dari intervensi politik. Hukum dijalankan bukan atas dasar keadilan, melainkan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan pelindung hak rakyat. Hukum dan Kekuasaan: Sebuah Ketegangan Abadi Konsep klasik Montesquieu mengenai separation of powers memberikan landasan penting bagi independensi kekuasaan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, pemisahan tersebut kerap kabur. Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap aparat penegak hukum merupakan indikasi kuat dari lemahnya independensi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak berada dalam ruang hampa, melainkan selalu terkait dengan d...
Read more »