Hukum yang Bermanfaat: Antara Kepastian, Keadilan, dan Kemanfaatan Sosial


Oleh: Ahmad Basri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendahuluan

Salah satu pertanyaan mendasar dalam ilmu hukum adalah: Untuk apa hukum itu dibuat? Apakah semata-mata demi kepastian hukum? Ataukah untuk menegakkan keadilan? Atau, seharusnya hukum berfungsi memberikan manfaat nyata bagi kehidupan masyarakat?

Dalam praktiknya, hukum yang tidak bermanfaat akan menjadi beban. Ia mungkin sah secara normatif, tetapi gagal menjawab problem kemanusiaan. Artikel ini mengajak kita menelaah kembali hakikat “hukum yang bermanfaat”, merujuk pada teori para ahli dan realitas sosial kita.

Trilogi Tujuan Hukum: Kepastian, Keadilan, Kemanfaatan

Gustav Radbruch, filsuf hukum asal Jerman, merumuskan tiga tujuan hukum yang saling berkelindan:

  1. Kepastian hukum (Rechtssicherheit)
  2. Keadilan (Gerechtigkeit)
  3. Kemanfaatan (Zweckmäßigkeit atau Utility)

Dari ketiganya, kemabnfaatan sering kali dianggap paling fleksibel namun juga paling penting dalam konteks masyarakat yang dinamis. Hukum tidak hanya harus adil dan pasti, tetapi juga bermanfaat, yaitu membawa kebaikan, mencegah mudarat, dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.

Hukum dalam Perspektif Utilitarian

Jeremy Bentham, tokoh utilitarianisme, menyatakan bahwa hukum harus menjamin "the greatest happiness of the greatest number", kebahagiaan terbesar bagi sebanyak mungkin orang. Maka, suatu aturan hukum harus:

  • Mencegah penderitaan.
  • Memfasilitasi kesejahteraan umum.
  • Menyederhanakan beban prosedural.
  • Tidak mempersulit akses terhadap keadilan.

Artinya, hukum yang bermanfaat tidak berhenti pada tataran teks, tetapi mampu menyentuh kehidupan nyata masyarakat.

Hukum Islam dan Prinsip Maslahah

Dalam Islam, konsep maslahah (kemaslahatan) menjadi dasar penting hukum yang bermanfaat. Imam Al-Ghazali dalam al-Mustashfa menyebut bahwa hukum syariat bertujuan untuk menjaga:

  • Agama (din)
  • Jiwa (nafs)
  • Akal (aql)
  • Keturunan (nasl)
  • Harta (mal)

Sebuah ketentuan hukum, jika tidak menghadirkan kemaslahatan bagi manusia, atau malah menimbulkan kerusakan (mafsadat), maka layak dikaji ulang. Ini menunjukkan bahwa kebermanfaatan adalah ukuran penting dari legitimasi hukum, baik secara moral maupun spiritual.

Contoh Hukum yang Tidak (atau Kurang) Bermanfaat

Beberapa aturan di Indonesia acap kali menuai kritik karena dianggap:

  • Terlalu birokratis, sehingga menyulitkan masyarakat miskin untuk mendapatkan hak hukum.
  • Tidak sensitif terhadap keadilan sosial, misalnya dalam UU ITE yang multitafsir dan berisiko membungkam kebebasan berekspresi.
  • Tidak memberikan perlindungan memadai bagi kelompok rentan, seperti perempuan, anak, dan masyarakat adat.

Padahal hukum yang baik seharusnya tidak hanya mengatur, tetapi juga melindungi dan memberdayakan.

Ciri-Ciri Hukum yang Bermanfaat

Untuk menjadi hukum yang bermanfaat, setidaknya sebuah regulasi atau norma hukum harus memenuhi syarat:

  1. Responsif terhadap kebutuhan masyarakat.
  2. Mudah dipahami dan dilaksanakan.
  3. Tidak membebani atau menyulitkan rakyat.
  4. Berorientasi pada kemaslahatan dan perlindungan hak asasi manusia.
  5. Fleksibel dalam merespons dinamika sosial.

Tantangan dalam Mewujudkan Hukum yang Bermanfaat:

Dominasi pendekatan positivistik – hukum hanya dinilai dari segi keabsahan formal, bukan dari akibat sosialnya.

  • Minim partisipasi publik dalam perumusan undang-undang.
  • Kepentingan politik dan ekonomi kerap membajak arah pembuatan regulasi.
  • Kurangnya evaluasi efektivitas hukum setelah diberlakukan.

Rekomendasi: Menata Hukum yang Lebih Bermanfaat

  1. Reformulasi hukum berbasis keadilan sosial dan kemaslahatan.
  2. Peningkatan literasi hukum masyarakat agar hukum tidak hanya dimiliki elite.
  3. Penguatan kajian dampak sosial sebelum mengesahkan regulasi.
  4. Penyederhanaan prosedur hukum agar tidak menyulitkan rakyat.

Penutup

Hukum yang bermanfaat bukan berarti hukum yang populis atau kompromistis terhadap keadilan. Sebaliknya, ia adalah hukum yang mewujudkan tatanan sosial yang lebih manusiawi, adil, dan sejahtera. Di tengah kompleksitas kehidupan modern, kita tidak bisa hanya berpegang pada kepastian hukum semata. Manfaat hukum bagi rakyat harus menjadi ukuran utama keberhasilannya.

Sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih:

"Tasarruful imam ‘ala ra’iyyah manuthun bil maslahah"

(Kebijakan pemimpin terhadap rakyat harus didasarkan pada kemaslahatan)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kepastian Hukum: Pilar Stabilitas dalam Negara Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Dalam negara hukum, setiap warga negara dan penguasa dituntut untuk tunduk pada hukum yang berlaku, namun tuntutan ini hanya masuk akal bila hukum itu sendiri pasti, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, keadilan menjadi abu-abu dan kekuasaan rawan disalahgunakan. Makna Kepastian Hukum Kepastian hukum (legal certainty) secara sederhana berarti adanya kejelasan dan keteraturan hukum sehingga dapat diketahui dengan pasti bagaimana hukum berlaku dalam situasi tertentu. Friedrich Carl von Savigny , tokoh hukum asal Jerman, menekankan bahwa hukum harus berkembang secara rasional dan memberikan kejelasan agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, hukum yang baik adalah hukum yang: Tertulis dan mudah diaks...
Read more »

Dekolonisasi Hukum Indonesia: Mengapa Kita Masih Terjebak dalam Warisan Kolonial?

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade. Namun, dalam bidang hukum, jejak kolonialisme masih kental terasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga baru- baru ini, masih merujuk pada Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan Belanda tahun 1918. Meski telah digantikan dengan KUHP Nasional pada 2022, substansi dan paradigma hukum kolonial belum sepenuhnya lepas. Pertanyaannya: Mengapa proses dekolonisasi hukum di Indonesia berjalan lamban dan penuh hambatan? Apa Itu Dekolonisasi Hukum? Dekolonisasi hukum adalah proses merekonstruksi sistem hukum nasional agar bebas dari dominasi nilai, struktur, dan paradigma hukum kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan prinsip kedaulatan bangsa. Menurut Boaventura de Sousa Santos (2002), dekolonisasi tidak hanya berarti menghapus hukum asing, tetapi juga “membebaskan cara kita be...
Read more »

Ketika Hukum Dibajak Kepentingan: Menelusuri Jejak Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Dalam negara hukum ( rechtstaat ), hukum seharusnya menjadi panglima tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Namun, realitas di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan fenomena sebaliknya. Penegakan hukum sering kali tidak steril dari intervensi politik. Hukum dijalankan bukan atas dasar keadilan, melainkan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan pelindung hak rakyat. Hukum dan Kekuasaan: Sebuah Ketegangan Abadi Konsep klasik Montesquieu mengenai separation of powers memberikan landasan penting bagi independensi kekuasaan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, pemisahan tersebut kerap kabur. Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap aparat penegak hukum merupakan indikasi kuat dari lemahnya independensi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak berada dalam ruang hampa, melainkan selalu terkait dengan d...
Read more »