Kemerdekaan Palestina dalam Arogansi Negara Besar yang Tak Mengenal Nilai Kemanusiaan

Pendahuluan

Sejak pembentukan negara Israel pada 1948 dan pendudukan tanah Palestina setelah Perang Enam Hari (1967), muncul konflik panjang yang melibatkan aspek hak asasi manusia, hukum internasional, dan politik global. Palestina telah lama diperjuangkan sebagai entitas yang berharap merdeka penuh, memiliki kedaulatan atas wilayahnya, dan menikmati hak-hak fundamental yang dijamin oleh hukum internasional. Namun, dalam praktiknya, kebebasan ini terhalang oleh tindakan negara besar, kebijakan pendudukan, pengepungan (blockade), operasi militer, dan pembatasan-pembatasan sipil, yang sering kali dilakukan atas nama keamanan atau kepentingan strategis pihak penguasa.

Nilai kemanusiaan — seperti hak atas hidup, kesehatan, perlindungan warga sipil dalam perang, akses terhadap layanan dasar, dan perlindungan terhadap pengungsi — seharusnya menjadi tolok ukur universal ketika negara atau entitas militer beroperasi. Tetapi bukti terbaru mengindikasikan bahwa seringkali kepentingan geopolitik, kekuasaan militer, dan dukungan internasional dari negara-negara besar mengalahkan norma-norma kemanusiaan. Pada laporan tahun 2024–2025, organisasi-organisasi PBB dan lembaga hak asasi mendokumentasikan kehancuran infrastruktur sipil, kerusakan layanan kesehatan, penumpukan pengungsi, dan kelaparan akut di Gaza dan wilayah Palestina lainnya sebagai dampak langsung kebijakan dan agresi.—[UNFPA Situation Report, Jul-Aug 2025] (United Nations Population Fund)

Artikel ini akan menganalisis bagaimana negara-negara besar, baik melalui tindakan langsung maupun kebijakan luar negeri, berkontribusi pada kondisi yang mengancam kemerdekaan dan martabat rakyat Palestina, mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan. Analisis sengaja dibuat dari aspek hukum internasional (konvensi, resolusi PBB, hukum humaniter), teori politik mengenai kekuasaan dan kedaulatan, serta data empiris terkini. Saya juga akan menelisik potensi solusi melalui hukum internasional dan advokasi global.

1. Landasan Hukum Internasional untuk Palestina 

1.1 Deklarasi, Resolusi, dan Konvensi PBB

  • Resolusi Majelis Umum PBB 43/177 (1988) mengakui deklarasi negara Palestina dan menyatakan hak rakyat Palestina untuk kedaulatan atas wilayah yang diduduki sejak 1967. (Wikipedia)
  • Resolusi Majelis Umum PBB 58/292 (2004) menyatakan bahwa wilayah Palestina yang diduduki sejak 1967 termasuk Yerusalem Timur tetap berstatus wilayah pendudukan, dan negara pendudukan mempunyai kewajiban di bawah Konvensi Jenewa untuk melindungi warga sipil. (Wikipedia)
  • Selain itu, Konvensi Jenewa IV dan Protokol Tambahan mengenai Perlindungan Warga Sipil dalam Konflik Bersenjata memberikan aturan hukum humaniter bahwa warga sipil yang tidak terlibat langsung dalam aksi militer harus dilindungi dari kekerasan dan pembalasan.

1.2 Prinsip-prinsip Universal HAM dan Hukum Humaniter

  • Hak menentukan nasib sendiri (right to self-determination) merupakan prinsip dasar dalam hukum internasional dan diakui dalam Deklarasi PBB tentang Hak-hak sebagai Rakyat (UN Declaration on Rights of Peoples).
  • Prinsip proportionality, distinction, dan precaution dalam hukum humaniter internasional melarang penggunaan kekuatan yang tidak proporsional yang melukai warga sipil dan infrastruktur sipil.
  • Status pengungsi dan perlindungan pengungsi diatur dalam Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokolnya, serta instrumen-instrumen HAM internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (ICCPR) dan Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (ICESCR).

2. Praktik Negara Besar dan Hambatan Bagi Kemerdekaan Palestina

2.1 Pendudukan, Operasi Militer, dan Pemblokiran Kemampuan Sipil

Data terbaru menunjukkan bahwa infrastruktur sipil di Gaza sangat rusak — rumah, sekolah, rumah sakit, jalan, sanitasi — banyak yang hancur atau tidak bisa digunakan. (United Nations Population Fund) Keterbatasan akses terhadap air bersih, listrik, bahan pangan, perawatan kesehatan serta alat reproduksi bagi wanita sangat akut. Hambatan izin atau kontrol perbatasan biasanya dikendalikan oleh pihak pendudukan, yang membatasi masuknya bantuan kemanusiaan.

2.2 Pengungsi, Pemindahan Paksa, dan Kerentanan Gender

Laporan UNFPA per November–Desember 2024 menunjukkan bahwa sekitar 1.9 juta orang di Gaza telah mengalami pengungsian internal, banyak di antaranya wanita dan anak-anak, yang sangat rentan terhadap eksploitasi dan kekerasan gender-based violence (GBV). (United Nations Population Fund) Wanita hamil dan gadis remaja kehilangan akses terhadap layanan kesehatan reproduksi yang mendesak dan berisiko tinggi.

2.3 Mendapat Dukungan Internasional yang Tidak Konsisten

Negara-negara besar sering mengambil posisi diplomatik simbolis, tetapi dukungan praktis — seperti pemaksaan penghentian agresi, penegakan resolusi PBB, atau tekanan melalui lembaga internasional — kurang keras dibandingkan dengan bantuan militer atau politik kepada pihak- pihak yang berkonflik. Resolusi PBB yang banyak diadopsi tidak selalu diikuti implementasi di lapangan. Keterbatasan dari Dewan Keamanan — karena veto anggota tetap — sering menghambat usaha internasional untuk memberikan perlindungan atau menghukum pelanggaran serius.

3. Dampak Kemanusiaan dan Sosial dari Arrogansi Kekuasaan 

3.1 Krisis Kemanusiaan yang Meluas

Laporan UNFPA & UNRWA mencatat bahwa sejak konflik intensif dan pengepungan diperpanjang, warga Palestina mengalami kelaparan akut, kekurangan air bersih, kerusakan rumah tangga yang besar, dan kolapsnya layanan kesehatan. (United Nations Population Fund) Infrastruktur rumah sakit sebagian rusak atau tidak berfungsi. Kematian anak-anak, wanita hamil, dan warga lanjut usia meningkat.

3.2 Trauma Sosial, Psikologis, dan Kultural

Pemindahan paksa, kehilangan anggota keluarga, penghancuran rumah, dan gangguan pendidikan telah menyebabkan trauma generasi. Generasi anak-anak bermain di antara reruntuhan, sekolah dan fasilitas pendidikan banyak yang rusak, sehingga gangguan terhadap pendidikan menciptakan efek panjang terhadap potensi masa depan generasi Palestina.

3.3 Penindasan Politik dan Hilangnya Ruang Sipil

Pembatasan kebebasan bergerak, kebebasan berkumpul dan berpendapat, serta pengawasan militer memicu ketakutan. Aktivis, jurnalis, atau warga sipil yang mengkritik pendudukan sering terancam hukuman atau kekerasan. Warga kehilangan kepercayaan terhadap hukum sebagai pelindung mereka.

4. Kritik Teori: Moralitas & Legalitas, Kedaulatan & Kewajiban Internasional

  • Teori Hak Asasi dan Kewajiban Negara Pendudukan: Al-Shabaka, Human Rights Watch, dan pengamat internasional menegaskan bahwa pendudukan menciptakan kewajiban — bukan hanya hak — yang harus dipatuhi oleh pemegang kekuasaan (occupying power). Moralitas internasional menuntut bahwa hak sipil dan politik tidak boleh dikorbankan demi keamanan semata.
  • Teori Kedaulatan yang Terbatas oleh Hukum Internasional: Kenyataan bahwa klausul-klausul dalam Konvensi Jenewa, hukum kebiasaan perang, dan putusan Mahkamah Internasional membatasi tindakan negara pendudukan. Kedaulatan bukan lisensi untuk melakukan pelanggaran.
  • Etika Kemanusiaan Universal: teori keadilan kosmopolitan menekankan bahwa warga seluruh manusia memiliki hak fundamental yang tidak tergantung pada status negaranya, apalagi status politik konstelasi internasional. Ketika prinsip ini diabaikan, garis etika sosial dan internasional runtuh.

5. Tantangan Hukum Internasional dalam Mempertahankan Nilai Kemanusiaan di        Palestina

  • Ketidakmampuan atau keengganan lembaga internasional untuk menegakkan resolusi atau keputusan hukum (seperti oleh Dewan Keamanan, Pengadilan Internasional) akibat veto atau tekanan politik.
  • Masalah penegakan (enforcement): meskipun ada hukum humaniter dan HAM, tidak mudah memaksa negara besar yang memiliki kekuatan militer dan politik untuk bertanggung jawab jika tidak ada mekanisme penyelesaian efektif.
  • Fragmentasi hukum: adanya perbedaan interpretasi hukum humaniter, HAM, status Palestina (negara pengamat vs anggota penuh), serta posisi pendudukan membuat perlindungan hukum sering tidak konsisten.
  • Keterbatasan sumber daya bantuan kemanusiaan karena hambatan logistik dan izin masuk, dan kriminalisasi terhadap pekerja kemanusiaan.

6. Rekomendasi: Jalan Menuju Pemulihan Martabat & Kemerdekaan Palestina

    1. Penegakan hukum internasional dan pertanggungjawaban

  • Dorongan ke Pengadilan Internasional untuk investigasi independen pelanggaran HAM dan humaniter.
  • Dukungan pengakuan negara Palestina secara penuh (statehood) untuk meningkatkan legal leverage. 

    2. Penguatan regulasi internasional

  • Tekanan diplomatik dan sanksi terhadap pihak yang melakukan pelanggaran lintas batas.
  • Pengesahan instrumen hukum lebih spesifik tentang akses bantuan kemanusiaan dan kepemilikan properti sipil.

    3. Kolaborasi masyarakat sipil dan media global

  • Dokumentasi korban, penyebaran informasi independen, kampanye keadilan internasional.
  • Penggunaan media sosial & lembaga advokasi untuk menekan opini publik internasional agar tidak netral dalam pelanggaran kemanusiaan. 

   4. Perlindungan sipil dan jaminan layanan dasar

  • Prioritas rehabilitasi rumah sakit, sekolah, saluran air dan sanitasi.
  • Jaminan akses pangan, air bersih, obat-obatan bagi warga sipil, khususnya wanita, anak-anak, dan pengungsi.

   5. Edukasi hukum humanitarian dan HAM

  • Pendidikan internasional mengenai hukum humaniter, konvensi HAM, dan norma- norma perang kepada aparat militer dan warga.
  • Penguatan kapasitas sistem hukum Palestina agar bisa merespon tuntutan keadilan sendiri di tingkat lokal dan internasional.

7. Penutup

Kemerdekaan Palestina bukan sekadar istilah politik, tetapi realitas kemanusiaan: hak untuk hidup dalam martabat, kebebasan bergerak, keamanan, kesehatan, pendidikan, dan masa depan. Ketika kekuasaan — baik melalui kekuatan militer, blokade, diskriminasi, atau kebijakan luar negeri yang permisif — mengalahkan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan, kehidupan masyarakat menjadi korban paling nyata. Hukum internasional dan norma HAM harus berfungsi bukan hanya sebagai teks, melainkan sebagai mekanisme proteksi nyata. Dan itu memerlukan keberanian moral dan politik dari rakyat Palestina dan komunitas internasional untuk tidak membiarkan nilai kemanusiaan terus dilanggar.

Referensi:

  • UNFPA. (2025). Palestine Situation Report – July/August 2025. United Nations Population Fund. Retrieved from https://www.unfpa.org/resources/palestine-situation- report-julyaugust-2025 (United Nations Population Fund)

  • UNRWA. (2024). UNRWA Situation Report #151 on the Humanitarian Crisis in the Gaza Strip and the West Bank, including East Jerusalem. Retrieved from https://www.unrwa.org/resources/reports/unrwa-situation-report-151-situation-gaza-strip- and-west-bank-including-east-jerusalem (UNRWA)

  • United Nations Population Fund (UNFPA). (2024). Palestine Situation Report #11 — October 2024. Retrieved from https://www.unfpa.org/resources/unfpa-palestine- situation-report-11-october-2024 (UNFPA-Palestine)

  • United Nations Population Fund (UNFPA). (2025). Situation Report #12 — December 2024. Retrieved from https://www.unfpa.org/resources/palestine-situation-report-12- december-2024 (UNFPA-Palestine)

  • United Nations General Assembly. (2004). Resolution 58/292 on the Status of the Palestinian Territory Occupied Since 1967. United Nations. (Wikipedia)

  • United Nations General Assembly. (1988). Resolution 43/177 — Question of Palestine. United Nations. (Wikipedia)

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dekriminalisasi dan Kriminalisasi Baru dalam KUHP 2023: Kajian Politik Hukum Pidana

Oleh Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Reformasi hukum pidana nasional telah mencapai tonggak penting dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 . Undang- undang ini menggantikan KUHP kolonial (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië), dan menjadi refleksi dari perkembangan politik hukum pidana Indonesia yang lebih kontekstual dan nasionalis. Di antara berbagai perubahan penting dalam KUHP 2023, dua aspek yang sangat mencolok adalah kriminalisasi baru dan dekriminalisasi terhadap sejumlah perbuatan . Dalam pendekatan politik hukum pidana, kriminalisasi dan dekriminalisasi bukan semata proses teknis, tetapi merupakan manifestasi dari nilai, ideologi, dan kepentingan negara dalam membentuk dan mempertahankan keteraturan sosial. Kriminalisasi merujuk pada keputusan untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sedangkan dekriminalisasi adalah proses untuk...
Read more »

Kepastian Hukum: Pilar Stabilitas dalam Negara Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Dalam negara hukum, setiap warga negara dan penguasa dituntut untuk tunduk pada hukum yang berlaku, namun tuntutan ini hanya masuk akal bila hukum itu sendiri pasti, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, keadilan menjadi abu-abu dan kekuasaan rawan disalahgunakan. Makna Kepastian Hukum Kepastian hukum (legal certainty) secara sederhana berarti adanya kejelasan dan keteraturan hukum sehingga dapat diketahui dengan pasti bagaimana hukum berlaku dalam situasi tertentu. Friedrich Carl von Savigny , tokoh hukum asal Jerman, menekankan bahwa hukum harus berkembang secara rasional dan memberikan kejelasan agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, hukum yang baik adalah hukum yang: Tertulis dan mudah diaks...
Read more »

Reformulasi Konsep Tindak Pidana dalam KUHP 2023: Menjawab Tantangan Zaman

Oleh Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Hukum pidana adalah instrumen paling tajam dari negara untuk menjaga keteraturan dan keadilan. Oleh karena itu, pembaruan terhadap hukum pidana nasional, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjadi krusial agar hukum tetap relevan dengan dinamika sosial. KUHP 2023 yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Salah satu aspek penting dari pembaruan ini adalah reformulasi konsep tindak pidana, baik secara terminologis maupun substansial. KUHP lama (warisan kolonial Belanda, Wetboek van Strafrecht, 1918) telah lama dianggap usang, karena tidak mencerminkan nilai-nilai hukum modern dan perkembangan masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, reformulasi konsep tindak pidana dalam KUHP 2023 bertujuan tidak hanya menyegarkan terminologi, tetapi juga menyesuaikan dengan prinsip keadilan restoratif, pe...
Read more »