Dekriminalisasi dan Kriminalisasi Baru dalam KUHP 2023: Kajian Politik Hukum Pidana

Ketika Kekuasaan Mengalahkan Hukum: Alamat Kehidupan Masyarakat Akan Terancam

Oleh: Ahmad Basri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Abstrak

Fenomena di mana kekuasaan mengalahkan hukum — praktik di mana aktor penguasa menggunakan instrumen hukum untuk memproteksi diri, menekan oposisi, atau menormalisasi impunitas — menjadi ancaman serius bagi kualitas demokrasi, perlindungan hak asasi, dan kesejahteraan sosial. Artikel ini menelaah mekanisme, indikator, dan dampak dari fenomena tersebut; mengkaji kerangka asas hukum yang dilanggar; mengutip pendapat para ahli terkemuka (teori demokrasi, rule of law, state capture, independensi peradilan); serta menganalisis bukti empiris terkini (indeks internasional, laporan HAM, kasus nasional) untuk merumuskan rekomendasi kebijakan restoratif. Penekanan diberikan pada kebutuhan kombinasi reformasi institusional dan penguatan peran masyarakat sipil agar hukum kembali menjadi instrumen perlindungan publik, bukan alat kekuasaan.

KeyWord: Kekuasaan-Mengalahkan Hukum-Masyarakat- Terancam

Pendahuluan

Rule of law — negara hukum yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum, kepastian hukum, serta perlindungan hak-hak dasar — merupakan prasyarat bagi kualitas demokrasi yang sehat. Sebaliknya, ketika kekuasaan mengalahkan hukum (power above law), fungsi protektif hukum terhadap warga warga tergerus; hukum berubah menjadi instrumen kepentingan penguasa.[1] Kondisi ini menimpa berbagai yurisdiksi global akhir-akhir ini: indeks-indeks internasional mencatat penurunan kualitas rule of law dan kebebasan sipil di sejumlah negara, dan laporan HAM menyorot praktik penindakan selektif, pembungkaman kebebasan pers, serta penggunaan pengawasan digital untuk menekan kritikus.[2],[3] Dalam konteks Indonesia, sejumlah indikator menunjukkan area yang memerlukan perhatian: peringkat WJP (Rule of Law Index) 2024 menempatkan Indonesia di posisi menengah, sementara laporan kebebasan dan HAM global mencatat tantangan terkait kebebasan berekspresi dan penanganan protes.[4],[5]

Tulisan ini bertujuan: (1) menjabarkan mekanisme bagaimana kekuasaan dapat mengalahkan hukum; (2) menganalisis asas-asas hukum yang dilanggar; (3) menelaah bukti empiris dan studi kasus; (4) mengurai dampak terhadap kehidupan masyarakat; dan (5) merumuskan rekomendasi kebijakan yang pragmatis dan berorientasi pada pemulihan rule of law. Pendekatan yang

digunakan bersifat interdisipliner: memadukan kajian hukum normatif, literatur ilmu politik dan demokrasi, serta data empiris dan laporan lembaga internasional.

1. Konsepualisasi: “Kekuasaan Mengalahkan Hukum” dan Landasan Teoritis

Istilah “kekuasaan mengalahkan hukum” merangkum serangkaian praktik di mana otoritas negara (seringkali eksekutif) memanfaatkan instrumen hukum — mulai dari peraturan, aparat penegak hukum, hingga kebijakan birokratis — untuk mengamankan kepentingan sendiri. Secara konseptual ia berseberangan dengan rule of law yang menuntut kecakapan hukum (lawfulness), kepastian, kebebasan fundamental, dan pengawasan independen.[6]

Teori demokrasi kualitas (quality of democracy) menempatkan rule of law sebagai pilar esensial: O’Donnell menegaskan bahwa demokrasi bermutu membutuhkan ketersediaan instrumen hukum yang memfasilitasi kontrol terhadap penyelenggara negara dan perlindungan hak-hak dasar.[7] Di bidang studi peradilan, Ginsburg dan Melton menyorot perbedaan antara de jure dan de facto independence: memiliki aturan formal untuk melindungi hakim tidak serta-merta menjamin independensi nyata bila praktik politik menangkalnya.[8] Literatur tentang state capture menambahkan dimensi ekonomi-politik: legislasi dan regulasi dapat “ditangkap” untuk mengejar keuntungan kepentingan tertentu, sehingga perubahan legal tampak sah namun substansinya merugikan kepentingan publik.[9]

Dalam perspektif hukum pidana dan HAM, praktik kriminalisasi selektif (political prosecutions) atau legislative overreach (undang-undang kabur yang mudah disalahgunakan) menjadikan hukum sarana represi. Studi global dan kasus empiris menunjukkan pola berulang: penggunaan pasal- pasal seperti “pencemaran nama baik” atau undang-undang informasi elektronik untuk menjerat jurnalis dan aktivis, serta kampanye hukum yang menargetkan oposisi.[10]

2. Asas-asas Hukum yang Terganggu dan Implikasinya

Ketika kekuasaan mengalahkan hukum, ada beberapa asas prinsipil yang dilanggar. Bahasan ini menelaah empat asas utama dan implikasinya.

2.1 Asas Legalitas (Nullum crimen sine lege)

Asas legalitas menuntut adanya kepastian hukum: tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan yang jelas, pasti, dan telah berlaku.[11] Pemerintah yang memperluas atau menafsirkan undang-undang secara retroaktif atau menerapkan pasal-pasal samar untuk menjerat lawan politik merampas kepastian ini dan membuka ruang arbitrariness.

2.2 Asas Persamaan di Hadapan Hukum

Kedaulatan hukum berarti semua subjek (termasuk pejabat publik) berada di bawah hukum yang sama. Ketika pejabat mendapatkan pengecualian (imunitas de facto) atau aparat memilih untuk tidak menuntut kasus korupsi terhadap elite, asas ini terkoyak; rasa ketidakadilan menyebar luas dan menimbulkan delegitimasi sistem hukum.

2.3 Prinsip Due Process / Fair Trial

Manipulasi prosedur — misalnya pembatasan akses pengacara, penundaan iltimes atau bukti yang disetir — merusak proses yang adil. Ini menggugurkan legitimasi putusan dan mengurangi kemungkinan remediasi hukum yang efektif.

2.4 Pemisahan Kekuasaan dan Independensi Peradilan

Pengisian jabatan strategis (hakim, kepala kejaksaan, polisi), perubahan aturan disiplin internal, atau tekanan anggaran terhadap lembaga peradilan melemahkan capacity of checks and balances. Tanpa yudikatif independen, mekanisme kontrol horizontal efektif runtuh.

Implikasinya: selain masalah hukum murni, pelanggaran asas-asas ini berujung pada penurunan kepercayaan publik, retaknya tata sosial, dan ruang politik yang menyempit bagi peran pengawasan masyarakat sipil.

3. Mekanisme Operasional: Jalan Bagaimana Kekuasaan Mengalahkan Hukum

Analisis empiris menunjukkan beberapa mekanisme operasional utama yang dipakai untuk menegosiasikan supremasi kekuasaan atas hukum:

3.1 Kriminalisasi Selektif dan Penuntutan Politik

Penggunaan aparat penegak hukum untuk menjerat pesaing politik lewat tuduhan pidana (pencemaran nama baik, penyebaran informasi palsu, penistaan) efektif menekan oposisi. Laporan-laporan HAM dan indeks kebebasan menyebutkan tren ini dalam konteks global.[12]

3.2 Capture atas Institusi Pengawas

State capture memanifestasi pada praktik legislatif dan administratif: revisi undang-undang yang memperluas wewenang eksekutif, penunjukan pejabat loyal, atau pemangkasan mandat lembaga pengawas. Kasus revisi undang-undang pertambangan di Indonesia telah dianalisis sebagai potensi praktik capture regulatif. (Studi normatif dan empiris 2023).[13]

3.3 Regulasi Overbroad dan Vagueness

Undang-undang dengan istilah samar memberikan diskresi luas bagi aparat. Ketika definisi “keamanan nasional”, “kebencian”, atau “keberagamaan” disusun kabur, penegakan hukum mudah diselewengkan untuk menindas ekspresi sah.

3.4 Pengawasan Digital dan Intimidasi Teknologi

Teknologi pengawasan—dari pengumpulan metadata hingga spyware—memberi kekuatan baru pada negara untuk memantau, mengintimidasi, dan menekan jurnalis serta aktivis. Laporan

Amnesty/Associated Press mendokumentasikan penggunaan alat semacam itu dalam beberapa yurisdiksi, dengan dampak chilling effect terhadap kebebasan berbicara.[14]

Kombinasi mekanisme ini menciptakan loop: pengekangan kebebasan → menurunnya kontrol publik → makin luasnya ruang bagi penguasa untuk melangkah tanpa pengawasan.

4. Bukti Empiris: Indikator dan Studi Kasus
4.1 Indeks Internasional dan Laporan HAM (konteks global & Indonesia)
Beberapa ukuran resmi memberi gambaran kuantitatif atas penurunan rule of law dan kebebasan:

• World Justice Project (WJP) — Rule of Law Index 2024: WJP memetakan 8 faktor rule of law (termasuk Constraints on Government Powers, Fundamental Rights, dan Regulatory Enforcement). Indonesia menempati peringkat menengah (posisi 68/142 negara di 2024) dengan catatan khusus pada hak-hak fundamental serta kontrol terhadap kekuasaan. [WJP 2024 memberikan gambaran area-area yang perlu perbaikan]. World Justice Project+1

• Freedom House — Freedom in the World 2024: laporan ini menyoroti tantangan seperti konflik di Papua, penggunaan pasal-silang (blasphemy/defamation) yang dipolitisasi, dan diskriminasi terhadap minoritas—indikator yang relevan bagi perdebatan rule of law di Indonesia. Freedom House

• Laporan Amnesty / Associated Press (2024–2025): dokumentasi kasus penangkapan demonstran, tindakan keras terhadap jurnalis, dan penggunaan spyware di sejumlah negara termasuk bukti kekhawatiran di Indonesia terhadap pengawasan digital dan penindakan protes. AP News+1

  Indikator-indikator ini bukan bukti tunggal tetapi membentuk pola; kombinasi WJP, Freedom House, dan laporan HAM memberikan gambaran valid tentang arah penegakan hukum.

  4.2 Studi Kasus: Praktik Legislasi dan Penegakan di Indonesia

  Beberapa peristiwa legislatif dan yudisial belakangan mengundang perdebatan tentang keseimbangan antara hukum dan kekuasaan. Misalnya, revisi undang-undang pertambangan (2020 & amandemen berikutnya) mendapat kritik publik mengenai potensi konsentrasi manfaat bagi pihak tertentu, dan kajian akademik menyorot risiko state capture dalam proses legislasi sektor strategis.[15] Selain itu, laporan aksi-penegakan terhadap demonstran dan jurnalis pada periode protes terbatas menunjukkan bagaimana aparat dapat memanfaatkan pasal-pasal tertentu untuk meredam pembangkangan.[16]

  4.3 Dampak Praktis: Kasus Penuntutan Politik

  Kasus-kasus di berbagai negara — meski berbeda konteksnya — menggambarkan pola serupa: penggunaan UU informasi elektronik atau pasal pencemaran untuk menjerat kritikus; tekanan pada lembaga yudisial; dan impunitas bagi elite tertentu. Data dan artikel media internasional memberikan dokumentasi empirisnya.[17]

5. Dampak pada Kehidupan Masyarakat: Kesejahteraan, Partisipasi, dan Kepercayaan Publik

Fenomena kekuasaan yang mengalahkan hukum berdampak luas:

5.1 Erosi Kepastian Hukum dan Rasa Aman

Kepastian hukum adalah prasyarat bagi kegiatan ekonomi, perencanaan sosial, dan kebebasan berpendapat. Ketika hukum dipersepsikan arbitrer, warga menghadapi ketidakpastian yang menekan aktivitas produktif dan investasi sosial.

5.2 Ketidaksetaraan Akses pada Keadilan

Ketika hukum dijalankan selektif, kelompok margin (miskin, minoritas, aktivis) menjadi target lebih mudah, sementara aktor berkuasa leluasa. Ini memperbesar jurang keadilan sosial.

5.3 Normalisasi Impunitas dan Korupsi

Proteksi terhadap pejabat yang melanggar hukum memperkuat budaya impunitas, yang melemahkan kualitas layanan publik dan mengikis moral birokrasi.

5.4 Penurunan Partisipasi Politik dan Radikalisasi

Ketika mekanisme politik formal dipersepsikan tidak adil atau ditutup, warga bisa beralih ke strategi non-institusional (apatisme politik) atau ekstrem (main hakim sendiri, gerakan radikal). Ini memperburuk stabilitas sosial.

Secara akumulatif, kerusakan atas rule of law menghasilkan dampak jangka panjang yang tidak mudah dipulihkan tanpa reformasi komprehensif.

6. Apa Kata Para Ahli: Kerangka Analitis dan Implikasi Kebijakan

Literatur akademik memberi pedoman untuk memahami fenomena ini dan merumuskan respons kebijakan.

• Guillermo O’Donnell: menekankan pentingnya kualitas demokrasi dan rule of law; demokrasi “formal” tanpa pengendalian hukum yang efektif mudah tergelincir menjadi delegative regimes.[18]
• Ginsburg & Melton: kajian mereka tentang de jure vs de facto judicial independence menegaskan perlunya fokus pada praktik dan kultur kelembagaan, bukan hanya aturan formal; reformasi harus menjangkau aspek operasional dan pendanaan.[19]
• Kajian State Capture: literatur menunjukkan bahwa cegah-capture memerlukan proses legislasi yang transparan, audit publik, kontrol konflik kepentingan, dan akses informasi publik.[20]
• Studi tentang pengawasan digital menandaskan perlunya regulasi khusus untuk alat pengawasan agar tidak diselewengkan untuk tujuan represi, serta perlindungan kebebasan pers dan whistleblower.[21]

Rangka kebijakan yang efektif karenanya harus bersifat lintas-pilar: hukum formal (amandemen & judicial review), praktek kelembagaan (pengangkatan, anggaran, kode etik), serta ekosistem publik (media, LSM, pendidikan hukum publik).

7. Rekomendasi Kebijakan: Strategi Mencegah dan Memulihkan Rule of Law

Berdasarkan kajian teoritis dan bukti empiris, berikut rekomendasi yang pragmatis dan terukur:

7.1 Penguatan Independensi Yudisial (dari de jure ke de facto)

• Reformasi prosedur pengangkatan hakim: mekanisme terbuka, partisipatif, dan berbasis merit serta pengawasan publik.
• Jaminan anggaran pengadilan yang aman dari pemotongan politik.
• Proteksi hukum dan fisik bagi hakim dari intimidasi politik.

7.2 Pembatasan dan Uji Materiil atas Undang-undang Overbroad

• Lakukan uji materiil konstitusional untuk pasal-pasal rawan disalahgunakan (mis. definisi “keamanan nasional”, “kebencian”, “informasi palsu”).
  
• Laksanakan kajian dampak HAM sebelum pengesahan undang-undang baru. 

7.3 Proteksi Freedoms: Pers, Berkumpul, dan Whistleblowing

• Rancangan undang-undang whistleblower yang kuat dan mekanisme perlindungan jurnalis investigatif.
• Pembatalan atau revisi pasal-pasal pidana yang sering dipakai untuk menjerat kritik sah. 

7.4 Transparansi Legislasi dan Pencegahan State Capture

• Publikasi rancangan undang-undang lengkap dengan analisis regulasi; kunjungan publik dan konsultasi stakeholder wajib.
• Penguatan aturan konflik kepentingan dan transparansi lobi. 

7.5 Regulasi Pengawasan Digital dan Forensik Kebijakan

• Pembentukan kerangka hukum ketat untuk penggunaan spyware dan akses metadata, dengan oversight parlemen/judisial.
• Audit independen penggunaan alat pengawasan dan mekanisme remediasi bagi korban penyalahgunaan.

7.6 Peran Masyarakat Sipil dan Dukungan Internasional

• Dukungan capacity-building bagi LSM, legal aid, dan media independen.
• Kerjasama internasional untuk pemantauan HAM dan advokasi (dialog kemanusiaan & instrumen PBB).
• Rekomendasi ini harus dipandang sebagai paket holistik: hanya kombinasi kebijakan hukum formal dan penguatan kapasitas sosial yang efektif mengurangi risiko kekuasaan mengalahkan hukum.

8. Penutup: Jalan Panjang Menuju Pemulihan

Bahaya paling besar bukan sekadar satu undang-undang yang represif atau satu kasus penuntutan politik, melainkan proses berangsur yang mengikis institusi pengawas dan menormalisasi impunitas. Pemulihan rule of law membutuhkan kerja panjang: reformasi formal, perubahan kultur kelembagaan, pengawasan aktif masyarakat, dan keberanian politik. Bagi penulis, akademisi, serta aktivis, tugasnya adalah menjaga wacana publik, menuntut transparansi, dan memperkuat bukti empiris yang dapat dipakai untuk advokasi hukum dan kebijakan. Tanpa upaya kolektif ini, alamat kehidupan masyarakat — ruang kebebasan, jaminan keadilan, dan partisipasi demokratis — akan terus terancam.

Footnote:

1. Dalam artikel ini istilah “kekuasaan mengalahkan hukum” digunakan sebagai istilah deskriptif yang merujuk pada praktik rule by law dan state capture — di mana hukum dipergunakan untuk melindungi penguasa bukan warga. Untuk pembahasan teoritis lihat: O’Donnell, G. (2002). Journal of Democracy

2. Laporan WJP dan Freedom House dipakai untuk menunjukkan tren indikator rule of law dan kebebasan di Indonesia dan dunia. Untuk angka dan titik rentang, lihat WJP Rule of Law Index 2024 dan Freedom House 2024. World Justice Project+1

3. Laporan Amnesty International dan Associated Press (2024) dokumentasikan penangkapan demonstran dan dugaan penggunaan spyware terhadap jurnalis/aktivis. Lihat liputan AP/Amnesty (2024). AP News+1

4. Studi tentang state capture dan revisi undang-undang pertambangan di Indonesia (2020– 2024) disinggung sebagai contoh dinamika legislatif dan kepentingan publik. Lihat Jayusman (2023) dan liputan berita terkait. ResearchGate+1

5. Kajian tentang de jure vs de facto judicial independence yang menjadi landasan analisis institusional melihat pada Ginsburg & Melton (2014). Chicago Unbound

Daftar Pustaka:

Dokumen & Laporan Internasional / Media:

Amnesty International / Associated Press. (2024). Reports on crackdown of public protests, arrests and digital surveillance (e.g., coverage re: Indonesia). Associated Press / Amnesty International. Retrieved from https://apnews.com/article/d604e050110bb42614642245d7e4ccc8. AP News

Article 19. (2024). Free expression trends report (summary of online restrictions). The Guardian summary. Retrieved from https://www.theguardian.com. The Guardian

Freedom House. (2024). Freedom in the World 2024: Indonesia country report. Freedom House. Retrieved from https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2024. Freedom House

World Justice Project. (2024). Rule of Law Index 2024. World Justice Project. Retrieved from https://worldjusticeproject.org/rule-of-law-index. World Justice Project

Buku & Artikel Akademik

Ginsburg, T., & Melton, J. (2014). Does de jure judicial independence really matter? Journal of Law and Courts. (See full article: Melton & Ginsburg, 2014). Chicago Unbound

O’Donnell, G. (2002). The Quality of Democracy: Why the Rule of Law Matters. Journal of Democracy, 13(3). Journal of Democracy

Jayusman, D., & Fathi, M. (2023). Questioning the Practice of State Capture Corruption in the Revision of the 2020 Mining Law. Law Science and Field / Legal Journal, 12(2), 187–196. Retrieved from https://legal.isha.or.id. Isha Legal+1

Sumber Berita & Analisis Terkini

Reuters. (2025, Feb 18). Indonesian parliament set to vote on amendment to mining law (coverage). Retrieved from https://www.reuters.com. Reuters