Tujuan Penyelidikan dan Penyidikan: Menyeimbangkan Kebenaran Materiil dan Perlindungan HAM

Oleh: Ahmad Basri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendahuluan

Dalam sistem peradilan pidana Indonesia, penyelidikan dan penyidikan menempati posisi awal yang krusial dalam proses penegakan hukum. Keduanya bukan semata-mata proses administratif atau teknis, melainkan memiliki tujuan mendasar: menemukan kebenaran materiil atas suatu peristiwa yang diduga tindak pidana, sekaligus memastikan bahwa hak asasi manusia (HAM) para pihak tetap dihormati. Namun, pada praktiknya, pencarian kebenaran materiil kerap berbenturan dengan prinsip-prinsip perlindungan HAM, terutama pada tahap-tahap awal penegakan hukum.

Konsep Kebenaran Materiil dalam Penyelidikan dan Penyidikan

Kebenaran materiil adalah kebenaran yang bersifat substantif, yakni benar secara faktual dan objektif. Dalam proses hukum, tujuan ini berarti aparat penegak hukum harus menggali, menemukan, dan membuktikan apa yang sebenarnya terjadi. KUHAP sebagai hukum acara pidana Indonesia menekankan pentingnya penyidik untuk “membuat terang” suatu perkara (Pasal 1 angka 2 dan 5 KUHAP).

Menurut M. Yahya Harahap, kebenaran materiil merupakan penopang utama sistem peradilan pidana karena berfungsi untuk menjamin bahwa hanya mereka yang benar-benar bersalah yang dapat dihukum (Harahap, 2005). Tanpa pencapaian kebenaran materiil, putusan pengadilan bisa meleset dari substansi keadilan.

Perlindungan HAM dalam Proses Awal Penegakan Hukum

Pada saat yang sama, proses penyelidikan dan penyidikan harus tunduk pada prinsip-prinsip perlindungan hak asasi manusia, termasuk hak atas kebebasan pribadi, perlakuan manusiawi, praduga tak bersalah, dan hak atas bantuan hukum. Ini ditegaskan dalam Pasal 28D dan 28G UUD 1945 serta Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 juga mengharuskan negara menjamin hak-hak tersebut, termasuk dalam proses hukum pidana.

Sayangnya, dalam praktik, aparat kerap melanggar prinsip ini, antara lain:

  • Penangkapan tanpa surat perintah.
  • Penahanan sewenang-wenang.
  • Penyiksaan untuk mendapatkan pengakuan.
  • Tidak diberi akses terhadap pengacara di tahap awal pemeriksaan.

Laporan KontraS (2023) dan Komnas HAM menunjukkan masih banyak terjadi pelanggaran HAM oleh aparat dalam proses penyelidikan dan penyidikan, terutama pada kasus-kasus politis dan pidana umum.

Ketegangan antara Kebenaran Materiil dan HAM

Masalah klasik dalam hukum pidana adalah bagaimana menyeimbangkan pencarian kebenaran materiil dengan perlindungan HAM. Dalam pendekatan legal formal, pencarian kebenaran bisa menjadi alat legitimasi kekerasan. Sebaliknya, pendekatan yang terlalu lunak terhadap HAM bisa membuat penyidikan tidak efektif.

Satjipto Rahardjo menekankan pentingnya pendekatan progresif dalam hukum pidana, yang tidak hanya berorientasi pada penghukuman tetapi juga pada pemulihan keadilan yang manusiawi (Rahardjo, 2008). Penegakan hukum harus dilandasi nilai-nilai etik dan nurani, bukan sekadar prosedur.

Implementasi di Indonesia: Kelemahan dan Peluang

Beberapa fenomena berikut mencerminkan implementasi yang masih jauh dari harapan:

  • Kasus kriminalisasi aktivis dan jurnalis, di mana proses penyelidikan dipaksakan demi pembenaran kekuasaan.
  • Kekerasan aparat saat interogasi, yang mengarah pada pelanggaran HAM serius.
  • Minimnya akuntabilitas internal dan eksternal, di mana pelanggaran dalam penyidikan jarang ditindaklanjuti.

Namun terdapat pula beberapa praktik baik, seperti penggunaan CCTV dan rekaman digital dalam pemeriksaan oleh KPK atau unit-unit tertentu di Polri, serta bantuan hukum struktural oleh LBH.

Rekomendasi: Jalan Menuju Keseimbangan

  1. Reformulasi KUHAP agar lebih tegas mengatur batas kewenangan aparat, prosedur perlindungan tersangka, serta jaminan akuntabilitas proses penyelidikan.
  2. Penguatan peran pengacara dan pendamping hukum pada tahap awal pemeriksaan.
  3. Pendidikan HAM bagi aparat penegak hukum, termasuk penyidik, jaksa, dan hakim.

  4. Pengawasan publik dan partisipasi masyarakat sipil, termasuk media, LSM, dan 

    lembaga advokasi hukum.

Penutup

Menyeimbangkan kebenaran materiil dengan perlindungan HAM bukan pilihan, tetapi keharusan dalam sistem hukum yang demokratis dan berkeadilan. Penyelidikan dan penyidikan yang mengabaikan HAM akan kehilangan legitimasi, sementara perlindungan HAM yang tidak disertai efektivitas penyidikan bisa merusak keadilan. Maka, sistem hukum pidana Indonesia harus bergerak ke arah penegakan hukum yang efektif, namun tetap manusiawi.

Daftar Pustaka

  • Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, 2005.
  • Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Kompas, 2008.
  • Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
  • Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  • UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.
  • Laporan Komnas HAM 2022-2023.
  • KontraS. Laporan Situasi HAM di Indonesia, 2023.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kepastian Hukum: Pilar Stabilitas dalam Negara Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Dalam negara hukum, setiap warga negara dan penguasa dituntut untuk tunduk pada hukum yang berlaku, namun tuntutan ini hanya masuk akal bila hukum itu sendiri pasti, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, keadilan menjadi abu-abu dan kekuasaan rawan disalahgunakan. Makna Kepastian Hukum Kepastian hukum (legal certainty) secara sederhana berarti adanya kejelasan dan keteraturan hukum sehingga dapat diketahui dengan pasti bagaimana hukum berlaku dalam situasi tertentu. Friedrich Carl von Savigny , tokoh hukum asal Jerman, menekankan bahwa hukum harus berkembang secara rasional dan memberikan kejelasan agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, hukum yang baik adalah hukum yang: Tertulis dan mudah diaks...
Read more »

Dekolonisasi Hukum Indonesia: Mengapa Kita Masih Terjebak dalam Warisan Kolonial?

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade. Namun, dalam bidang hukum, jejak kolonialisme masih kental terasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga baru- baru ini, masih merujuk pada Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan Belanda tahun 1918. Meski telah digantikan dengan KUHP Nasional pada 2022, substansi dan paradigma hukum kolonial belum sepenuhnya lepas. Pertanyaannya: Mengapa proses dekolonisasi hukum di Indonesia berjalan lamban dan penuh hambatan? Apa Itu Dekolonisasi Hukum? Dekolonisasi hukum adalah proses merekonstruksi sistem hukum nasional agar bebas dari dominasi nilai, struktur, dan paradigma hukum kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan prinsip kedaulatan bangsa. Menurut Boaventura de Sousa Santos (2002), dekolonisasi tidak hanya berarti menghapus hukum asing, tetapi juga “membebaskan cara kita be...
Read more »

Ketika Hukum Dibajak Kepentingan: Menelusuri Jejak Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Dalam negara hukum ( rechtstaat ), hukum seharusnya menjadi panglima tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Namun, realitas di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan fenomena sebaliknya. Penegakan hukum sering kali tidak steril dari intervensi politik. Hukum dijalankan bukan atas dasar keadilan, melainkan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan pelindung hak rakyat. Hukum dan Kekuasaan: Sebuah Ketegangan Abadi Konsep klasik Montesquieu mengenai separation of powers memberikan landasan penting bagi independensi kekuasaan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, pemisahan tersebut kerap kabur. Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap aparat penegak hukum merupakan indikasi kuat dari lemahnya independensi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak berada dalam ruang hampa, melainkan selalu terkait dengan d...
Read more »