Politik Hukum yang Salah Arah: Ketika Undang-Undang Lebih Menguntungkan Kekuasaan Daripada Rakyat

Oleh: Ahmad Basri.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendahuluan

Politik hukum seharusnya menjadi panduan arah bagi pembentukan hukum nasional yang berpihak kepada keadilan, kesejahteraan, dan kedaulatan rakyat. Namun dalam praktiknya, politik hukum di Indonesia seringkali melenceng dari semangat konstitusi. Banyak produk legislasi justru terindikasi lebih berpihak kepada kepentingan kekuasaan dan oligarki ekonomi ketimbang memenuhi aspirasi rakyat.

Pertanyaannya: mengapa politik hukum kita sering kali salah arah, dan siapa yang sebenarnya diuntungkan oleh undang-undang yang dihasilkan?

Politik Hukum: Definisi dan Fungsi Ideal

Menurut Mahfud MD, politik hukum adalah “legal policy” atau arah kebijakan yang diambil negara melalui lembaga yang berwenang dalam pembentukan hukum untuk mencapai tujuan bernegara. Dalam konteks negara demokratis, politik hukum seharusnya mencerminkan:

  • Keadilan substantif
  • Perlindungan terhadap hak asasi manusia
  • Penegakan supremasi konstitusi

Namun kenyataannya, idealisme ini kerap ditinggalkan dalam proses legislasi.

Indikasi Salah Arah dalam Politik Hukum 

1. UU Cipta Kerja (Omnibus Law)

Contoh paling nyata adalah disahkannya Undang-Undang Cipta Kerja (UU No. 11 Tahun 2020). Alih-alih memberikan perlindungan dan kesejahteraan kepada buruh serta menjaga kelestarian lingkungan, undang-undang ini justru:

  • Melonggarkan aturan ketenagakerjaan yang merugikan buruh (PHK dipermudah, upah minimum tidak wajib naik).
  • Melemahkan sanksi pidana lingkungan hidup.
  • Disusun tanpa partisipasi publik yang bermakna (inklusivitas rendah).

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 91/PUU-XVIII/2020 bahkan menyatakan UU ini inkonstitusional bersyarat karena proses pembentukannya cacat prosedural. Namun, pemerintah tetap melanjutkan pemberlakuannya melalui “perbaikan teknis”.

2. Revisi UU KPK (2019)

Revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (UU No. 19 Tahun 2019) mengubah status KPK dari lembaga independen menjadi bagian dari eksekutif. Hal ini melemahkan:

  • Independensi penyidikan
  • Kewenangan penindakan
  • Integritas seleksi pegawai (TWK kontroversial)

Para pakar seperti Busyro Muqoddas dan Laode M. Syarif menyebut revisi ini sebagai “pembunuhan bertahap terhadap lembaga antikorupsi”.

Pola: Legislasi yang Melayani Kekuasaan

Fenomena ini memperlihatkan pola legislasi yang berorientasi pada:

  • Kepentingan elite politik dan oligarki ekonomi
  • Penyelewengan prinsip kedaulatan rakyat
  • Pengesampingan hak-hak konstitusional warga

Dalam istilah Franz Magnis-Suseno, hukum yang dibentuk tanpa keberpihakan pada yang lemah adalah hukum yang kehilangan legitimasi etik.

Dampak Politik Hukum yang Salah Arah

  • Krisis Kepercayaan Publik. Survei LSI dan Indikator menunjukkan kepercayaan publik terhadap DPR dan proses legislasi terus menurun.
  • Pengabaian Prinsip Negara Hukum. Salah arah politik hukum melanggar asas negara hukum (rechtstaat) yang mengharuskan semua tindakan kekuasaan dibatasi oleh hukum yang adil.
  • Meningkatnya Potensi Konflik Sosial. Ketidakpuasan terhadap hukum yang tidak adil melahirkan aksi-aksi jalanan, mogok nasional, hingga judicial review di Mahkamah Konstitusi.

Solusi: Menyusun Ulang Arah Politik Hukum

  1. Partisipasi Publik yang Substantif. Undang-undang harus dibentuk melalui proses deliberatif yang melibatkan semua pemangku kepentingan, terutama kelompok rentan dan masyarakat sipil.
  2. Reformasi Legislasi yang Transparan dan Akuntabel. Setiap rancangan undang- undang wajib terbuka sejak awal kepada publik dan didasarkan pada kajian ilmiah serta naskah akademik yang objektif.
  3. PemusatanpadaTujuanKonstitusional.Undang-undangharusmenjadiperpanjangan dari cita-cita pembukaan UUD 1945: melindungi segenap bangsa, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Penutup

Politik hukum seharusnya menjadi jembatan antara hukum dan keadilan. Ketika politik hukum diselewengkan untuk melayani kepentingan segelintir elite, maka hukum kehilangan fungsinya sebagai pelindung rakyat. Saatnya kita bersuara: bahwa hukum yang tidak berpihak pada keadilan adalah hukum yang perlu ditinjau ulang.

Seperti kata Gustav Radbruch, “hukum yang sangat tidak adil bukanlah hukum.” 

Referensi

  • Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers, 2009.
  • Franz Magnis-Suseno. Etika Sosial: Dasar dan Prinsip-Prinsip. Kanisius, 2001.
  • Laode M. Syarif & Bivitri Susanti, Kajian Kritis Revisi UU KPK, PSHK, 2019.
  • Putusan MK No. 91/PUU-XVIII/2020.
  • Survei LSI dan Indikator Politik Indonesia (2020–2023).
  • Gustav Radbruch, Gesetzliches Unrecht und übergesetzliches Recht, 1946.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kepastian Hukum: Pilar Stabilitas dalam Negara Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Dalam negara hukum, setiap warga negara dan penguasa dituntut untuk tunduk pada hukum yang berlaku, namun tuntutan ini hanya masuk akal bila hukum itu sendiri pasti, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, keadilan menjadi abu-abu dan kekuasaan rawan disalahgunakan. Makna Kepastian Hukum Kepastian hukum (legal certainty) secara sederhana berarti adanya kejelasan dan keteraturan hukum sehingga dapat diketahui dengan pasti bagaimana hukum berlaku dalam situasi tertentu. Friedrich Carl von Savigny , tokoh hukum asal Jerman, menekankan bahwa hukum harus berkembang secara rasional dan memberikan kejelasan agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, hukum yang baik adalah hukum yang: Tertulis dan mudah diaks...
Read more »

Dekolonisasi Hukum Indonesia: Mengapa Kita Masih Terjebak dalam Warisan Kolonial?

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade. Namun, dalam bidang hukum, jejak kolonialisme masih kental terasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga baru- baru ini, masih merujuk pada Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan Belanda tahun 1918. Meski telah digantikan dengan KUHP Nasional pada 2022, substansi dan paradigma hukum kolonial belum sepenuhnya lepas. Pertanyaannya: Mengapa proses dekolonisasi hukum di Indonesia berjalan lamban dan penuh hambatan? Apa Itu Dekolonisasi Hukum? Dekolonisasi hukum adalah proses merekonstruksi sistem hukum nasional agar bebas dari dominasi nilai, struktur, dan paradigma hukum kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan prinsip kedaulatan bangsa. Menurut Boaventura de Sousa Santos (2002), dekolonisasi tidak hanya berarti menghapus hukum asing, tetapi juga “membebaskan cara kita be...
Read more »

Ketika Hukum Dibajak Kepentingan: Menelusuri Jejak Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Dalam negara hukum ( rechtstaat ), hukum seharusnya menjadi panglima tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Namun, realitas di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan fenomena sebaliknya. Penegakan hukum sering kali tidak steril dari intervensi politik. Hukum dijalankan bukan atas dasar keadilan, melainkan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan pelindung hak rakyat. Hukum dan Kekuasaan: Sebuah Ketegangan Abadi Konsep klasik Montesquieu mengenai separation of powers memberikan landasan penting bagi independensi kekuasaan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, pemisahan tersebut kerap kabur. Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap aparat penegak hukum merupakan indikasi kuat dari lemahnya independensi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak berada dalam ruang hampa, melainkan selalu terkait dengan d...
Read more »