Makna Asas Praduga Tidak Bersalah dalam Penegakan Hukum

Oleh: Ahmad Basri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendahuluan

Dalam negara hukum yang demokratis, asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence) merupakan pilar fundamental dalam sistem peradilan pidana. Asas ini menjamin bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, dan diadili atas suatu dugaan tindak pidana harus dianggap tidak bersalah sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Namun, dalam praktik penegakan hukum di Indonesia, makna luhur dari asas ini seringkali mengalami deviasi. Proses penangkapan yang eksesif, eksposur media yang menghakimi, hingga pernyataan aparat penegak hukum yang tendensius sering kali merusak esensi dari asas ini. Maka penting dilakukan kajian tajam dan reflektif atas kedudukan serta implementasi asas praduga tidak bersalah dalam sistem hukum kita.

Landasan Yuridis Asas Praduga Tidak Bersalah

Secara konstitusional dan normatif, asas ini telah diakui dan dijamin:

  • Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menyatakan:

    “Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.”

  • Pasal 14 ayat (2) International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang telah diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005 menyatakan:

    “Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law.”

  • KUHAP (UU No. 8 Tahun 1981) secara implisit menegaskan bahwa hak-hak tersangka dan terdakwa wajib dilindungi, termasuk hak untuk tidak dinyatakan bersalah sebelum dibuktikan melalui proses peradilan.

Esensi Filosofis: Menjaga Martabat Manusia

Praduga tidak bersalah adalah manifestasi dari penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip human dignity. Seperti dikemukakan oleh Jeremy Bentham dan Cesare Beccaria, sistem peradilan pidana seharusnya menghindari penyiksaan dan penghukuman sebelum pembuktian secara sah (Beccaria, On Crimes and Punishments, 1764). Gagasan ini kemudian menjadi fondasi dalam pemikiran hukum modern bahwa hak asasi harus dilindungi sejak awal proses hukum, bahkan terhadap tersangka pelaku kejahatan.

Pelanggaran Praduga Tidak Bersalah di Indonesia: Refleksi Empiris

  1. Trial by the media: Banyak kasus pidana dikonsumsi publik melalui media dengan narasi menghakimi. Pelaku belum diadili, tetapi publik sudah “mengadili” lebih dulu. Hal ini jelas melanggar asas praduga tak bersalah.
  2. Pernyataan aparat yang mengarah pada penghakiman: Polisi, jaksa, atau bahkan pejabat negara kerap menyampaikan opini yang secara prematur menyebut seseorang bersalah. Ini bertentangan dengan prinsip objektivitas.
  3. Bentuk perlakuan yang menghina martabat: Misalnya pemajangan tersangka dengan mengenakan pakaian tahanan dan borgol di depan media, tanpa mempertimbangkan status hukum mereka yang belum diputuskan.
  4. Politik hukum yang bias kekuasaan: Asas praduga tidak bersalah menjadi semu ketika kekuasaan bermain dalam proses hukum. Kasus-kasus dengan pelaku yang memiliki kekuatan politik atau ekonomi cenderung mendapatkan perlakuan berbeda dari masyarakat biasa.

Implikasi Pelanggaran Asas Ini

Menurut Prof. Muladi, pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah akan berakibat pada:

  • Pencemaran nama baik dan reputasi sosial;
  • Keretakan kepercayaan publik terhadap sistem peradilan;
  • Tumbuhnya ketidakadilan sistemik;
  • Membuka ruang bagi peradilan sesat (miscarriage of justice).

Lebih lanjut, Satjipto Rahardjo dalam pandangan hukum progresif-nya menyatakan bahwa hukum bukan semata teks dan prosedur, melainkan harus mencerminkan keadilan dan kemanusiaan. Maka, praduga tidak bersalah bukan sekadar aturan, tetapi representasi dari etika keadilan.

Reformulasi dan Rekomendasi

Untuk mengembalikan roh dan makna praduga tak bersalah dalam praktik penegakan hukum, berikut langkah yang perlu dilakukan:

  1. Regulasi yang lebih eksplisit dan sanksi bagi pelanggar asas.
  2. Edukasi dan pelatihan bagi aparat penegak hukum tentang hak asasi manusia dan asas praduga tak bersalah.
  3. Pengawasan publik terhadap narasi media dan tindakan aparat.

  4. Penguatan lembaga pengawas eksternal seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan Dewan 

    Pers agar lebih proaktif.

Penutup

Asas praduga tidak bersalah adalah wujud komitmen negara hukum terhadap keadilan dan kemanusiaan. Mengabaikan asas ini sama saja mengingkari prinsip moral yang melandasi sistem peradilan pidana. Oleh karena itu, menghidupkan kembali nilai-nilai praduga tak bersalah dalam setiap tahapan proses hukum bukan hanya tugas aparat, tetapi tanggung jawab semua elemen masyarakat yang peduli terhadap tegaknya keadilan.

Daftar Pustaka

  • Beccaria, Cesare. On Crimes and Punishments, 1764.

  • Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, 

    2005.
  • Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Kompas, 2008.
  • Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, 2002.
  • Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
  • UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR.
  • UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
  • Putusan MK No. 65/PUU-VIII/2010.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kepastian Hukum: Pilar Stabilitas dalam Negara Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Dalam negara hukum, setiap warga negara dan penguasa dituntut untuk tunduk pada hukum yang berlaku, namun tuntutan ini hanya masuk akal bila hukum itu sendiri pasti, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, keadilan menjadi abu-abu dan kekuasaan rawan disalahgunakan. Makna Kepastian Hukum Kepastian hukum (legal certainty) secara sederhana berarti adanya kejelasan dan keteraturan hukum sehingga dapat diketahui dengan pasti bagaimana hukum berlaku dalam situasi tertentu. Friedrich Carl von Savigny , tokoh hukum asal Jerman, menekankan bahwa hukum harus berkembang secara rasional dan memberikan kejelasan agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, hukum yang baik adalah hukum yang: Tertulis dan mudah diaks...
Read more »

Dekolonisasi Hukum Indonesia: Mengapa Kita Masih Terjebak dalam Warisan Kolonial?

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade. Namun, dalam bidang hukum, jejak kolonialisme masih kental terasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga baru- baru ini, masih merujuk pada Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan Belanda tahun 1918. Meski telah digantikan dengan KUHP Nasional pada 2022, substansi dan paradigma hukum kolonial belum sepenuhnya lepas. Pertanyaannya: Mengapa proses dekolonisasi hukum di Indonesia berjalan lamban dan penuh hambatan? Apa Itu Dekolonisasi Hukum? Dekolonisasi hukum adalah proses merekonstruksi sistem hukum nasional agar bebas dari dominasi nilai, struktur, dan paradigma hukum kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan prinsip kedaulatan bangsa. Menurut Boaventura de Sousa Santos (2002), dekolonisasi tidak hanya berarti menghapus hukum asing, tetapi juga “membebaskan cara kita be...
Read more »

Ketika Hukum Dibajak Kepentingan: Menelusuri Jejak Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Dalam negara hukum ( rechtstaat ), hukum seharusnya menjadi panglima tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Namun, realitas di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan fenomena sebaliknya. Penegakan hukum sering kali tidak steril dari intervensi politik. Hukum dijalankan bukan atas dasar keadilan, melainkan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan pelindung hak rakyat. Hukum dan Kekuasaan: Sebuah Ketegangan Abadi Konsep klasik Montesquieu mengenai separation of powers memberikan landasan penting bagi independensi kekuasaan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, pemisahan tersebut kerap kabur. Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap aparat penegak hukum merupakan indikasi kuat dari lemahnya independensi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak berada dalam ruang hampa, melainkan selalu terkait dengan d...
Read more »