Ketika Hukum Dibajak Kepentingan: Menelusuri Jejak Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum

Oleh: Ahmad Basri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendahuluan

Dalam negara hukum (rechtstaat), hukum seharusnya menjadi panglima tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Namun, realitas di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan fenomena sebaliknya. Penegakan hukum sering kali tidak steril dari intervensi politik. Hukum dijalankan bukan atas dasar keadilan, melainkan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan pelindung hak rakyat.

Hukum dan Kekuasaan: Sebuah Ketegangan Abadi

Konsep klasik Montesquieu mengenai separation of powers memberikan landasan penting bagi independensi kekuasaan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, pemisahan tersebut kerap kabur. Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap aparat penegak hukum merupakan indikasi kuat dari lemahnya independensi hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak berada dalam ruang hampa, melainkan selalu terkait dengan dinamika sosial dan politik. Dalam kerangka ini, politik hukum dapat dimaknai sebagai arah dan strategi yang digunakan oleh kekuasaan dalam membentuk dan menerapkan hukum. Masalah muncul ketika politik hukum yang dijalankan lebih condong pada pelanggengan kekuasaan dibanding pada pembaruan sistem hukum yang adil.

Fenomena Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum 1. Kriminalisasi dan Dekriminalisasi Selektif

Lembaga penegak hukum, seperti kejaksaan dan kepolisian, acap kali dianggap menggunakan instrumen hukum untuk kepentingan elite politik tertentu. Contohnya adalah praktik kriminalisasi terhadap oposisi, dan pengabaian terhadap pelanggaran hukum oleh kelompok pro- pemerintah.

Seperti dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie (2013), penggunaan hukum sebagai alat kekuasaan (instrumentalisasi hukum) mengakibatkan hilangnya kepercayaan publik terhadap proses hukum. Hal ini memperkuat sinisme bahwa hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas.

2. Campur Tangan dalam Penunjukan Pejabat Yudisial

Pemilihan hakim agung, pimpinan KPK, atau pejabat strategis di lembaga penegak hukum sering kali tidak bebas dari muatan politik. Proses seleksi yang semestinya transparan justru dikontrol oleh mekanisme kekuasaan yang menyeleksi berdasarkan loyalitas, bukan integritas.

Dampak Intervensi Politik terhadap Hukum

a. Krisis Legitimasi Hukum

Ketika masyarakat melihat bahwa hukum tidak lagi ditegakkan secara adil, maka yang lahir adalah krisis legitimasi. Legitimasi hukum bukan hanya bersumber dari legalitas, tetapi juga dari keadilan substantif (Lon L. Fuller, The Morality of Law, 1964).

b. Erosi Kepercayaan Publik

Penegakan hukum yang sarat kepentingan politik menciptakan jarak antara hukum dan rakyat. Rakyat tidak percaya bahwa hukum mampu menjadi alat perlindungan. Di titik inilah terjadi delegitimasi hukum sebagai norma bersama.

c. Potensi Disintegrasi Sosial

Jika hukum tidak lagi dipercaya, masyarakat akan mencari cara-cara ekstra-legal untuk memperoleh keadilan. Fenomena main hakim sendiri, pengadilan rakyat, atau konflik horizontal bisa terjadi akibat tumpulnya sistem hukum formal.

Mencari Jalan Keluar: Menuju Hukum yang Independen

1. Reformasi Politik Hukum

Negara harus memperkuat check and balance antar-lembaga negara dan menjamin independensi lembaga penegak hukum. Reformasi sistem hukum harus dilakukan secara sistemik, bukan hanya tambal sulam.

2. Transparansi dan Partisipasi Publik

Setiap proses hukum harus terbuka untuk publik dan melibatkan masyarakat sipil. Proses seleksi pejabat hukum harus dilakukan dengan sistem merit, bukan loyalitas politik.

3. Penguatan Etika Profesi Hukum

Penegak hukum harus berani menolak intervensi, menjaga integritas, dan menjalankan etika profesi. Sebagaimana ditegaskan Mahfud MD (2021), kekuasaan yang besar tanpa etika hanya akan menghasilkan kekacauan.

Penutup

Penegakan hukum yang bebas dari intervensi politik adalah syarat mutlak bagi terwujudnya negara hukum yang sejati. Jika hukum terus dijadikan alat kekuasaan, maka keadilan akan menjadi ilusi, dan hukum tidak lagi menjadi penjaga nilai-nilai moral masyarakat. Inilah saatnya kita kembali ke roh konstitusi: kekuasaan tunduk pada hukum, bukan sebaliknya.

Referensi

  • Satjipto Rahardjo. (2006). Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan. Kompas.
  • Jimly Asshiddiqie. (2013). Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Sinar Grafika.
  • Mahfud MD. (2021). Politik Hukum di Indonesia. LP3ES.
  • Lon L. Fuller. (1964). The Morality of Law. Yale University Press.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kepastian Hukum: Pilar Stabilitas dalam Negara Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Dalam negara hukum, setiap warga negara dan penguasa dituntut untuk tunduk pada hukum yang berlaku, namun tuntutan ini hanya masuk akal bila hukum itu sendiri pasti, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, keadilan menjadi abu-abu dan kekuasaan rawan disalahgunakan. Makna Kepastian Hukum Kepastian hukum (legal certainty) secara sederhana berarti adanya kejelasan dan keteraturan hukum sehingga dapat diketahui dengan pasti bagaimana hukum berlaku dalam situasi tertentu. Friedrich Carl von Savigny , tokoh hukum asal Jerman, menekankan bahwa hukum harus berkembang secara rasional dan memberikan kejelasan agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, hukum yang baik adalah hukum yang: Tertulis dan mudah diaks...
Read more »

Dekolonisasi Hukum Indonesia: Mengapa Kita Masih Terjebak dalam Warisan Kolonial?

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade. Namun, dalam bidang hukum, jejak kolonialisme masih kental terasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga baru- baru ini, masih merujuk pada Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan Belanda tahun 1918. Meski telah digantikan dengan KUHP Nasional pada 2022, substansi dan paradigma hukum kolonial belum sepenuhnya lepas. Pertanyaannya: Mengapa proses dekolonisasi hukum di Indonesia berjalan lamban dan penuh hambatan? Apa Itu Dekolonisasi Hukum? Dekolonisasi hukum adalah proses merekonstruksi sistem hukum nasional agar bebas dari dominasi nilai, struktur, dan paradigma hukum kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan prinsip kedaulatan bangsa. Menurut Boaventura de Sousa Santos (2002), dekolonisasi tidak hanya berarti menghapus hukum asing, tetapi juga “membebaskan cara kita be...
Read more »