Hukum dalam Krisis Etika: Mengapa Banyak Penegak Hukum Tak Lagi Jadi Penjaga Keadilan?

 

Oleh: Ahmad Basri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendahuluan

Negara hukum menjadikan penegak hukum sebagai aktor utama dalam memastikan nilai-nilai keadilan dijalankan secara adil dan bermartabat. Namun, dalam kenyataan empiris Indonesia, kita kerap menyaksikan ironi: penegak hukum justru menjadi bagian dari pelanggaran hukum itu sendiri. Aparat kepolisian, jaksa, hingga hakim, yang seharusnya menjadi pilar keadilan, terjerat praktik korupsi, kolusi, penyalahgunaan wewenang, bahkan menjadi pelaku kekerasan.

Situasi ini menunjukkan bahwa krisis hukum bukan hanya soal aturan yang lemah, tapi juga krisis etika, yakni melemahnya kesadaran moral dan tanggung jawab profesi. Lalu, mengapa banyak penegak hukum tidak lagi menjadi penjaga keadilan?

Krisis Etika dalam Lembaga Penegak Hukum 1. Penyalahgunaan Wewenang oleh Penegak Hukum

Salah satu wajah nyata krisis etika adalah penyalahgunaan kewenangan oleh oknum polisi dan jaksa. Kasus Ferdy Sambo, jenderal polisi yang merekayasa pembunuhan dan manipulasi prosedur penyidikan, adalah bukti paling gamblang. Seorang jenderal dengan kekuasaan besar, justru menggunakan kewenangannya bukan untuk menegakkan hukum, melainkan menutupi kejahatan.

Hal serupa terjadi dalam kasus penahanan yang tidak manusiawi, intimidasi terhadap tersangka, serta pemerasan terhadap masyarakat pencari keadilan.

2. Jaksa dan Hakim yang Koruptif

Kasus jaksa Pinangki Sirna Malasari (2020) yang menerima suap dalam kasus pengurusan fatwa Mahkamah Agung, serta hakim Sudrajad Dimyati (2022) dalam kasus jual-beli perkara di Mahkamah Agung, menunjukkan bahwa krisis etika tidak hanya di tingkat operasional, tetapi telah menyentuh jantung institusi yudikatif.

Mengapa Ini Terjadi?

a. Budaya Hukum yang Lemah

Sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence M. Friedman, keberhasilan sistem hukum ditentukan oleh tiga elemen: struktur, substansi, dan budaya hukum. Indonesia mengalami kelemahan dalam aspek budaya hukum, yakni rendahnya kesadaran etik di kalangan aparat.

b. Politik Hukum yang Tidak Berbasis Etika Publik

Politik hukum di Indonesia sering kali tidak menjadikan integritas dan moralitas sebagai prioritas. Seleksi pejabat hukum cenderung transaksional, bukan berdasarkan integritas. Komisioner KPK bahkan pernah dipilih tanpa transparansi moral yang ketat.

c. Absennya Sanksi Etik yang Tegas

Lemahnya sanksi etik dan minimnya pengawasan membuat banyak pelanggaran oleh penegak hukum tidak ditindak secara serius. Komisi Yudisial dan Kompolnas sering kehilangan taring karena minim kewenangan.

Dampak Krisis Etika Penegak Hukum

  • Hilangnya Kepercayaan Publik. Penegak hukum yang korup menciptakan persepsi negatif di masyarakat. Survei Indikator Politik Indonesia (2022) menunjukkan kepercayaan publik terhadap lembaga hukum terus menurun.
  • Penyimpangan Proses Peradilan. Ketika penegak hukum tidak netral dan tidak bermoral, maka proses peradilan hanya menjadi sarana formalisasi ketidakadilan.
  • Maraknya Vigilantisme (Main Hakim Sendiri). Ketidakpercayaan terhadap hukum mendorong masyarakat untuk mencari keadilan dengan cara mereka sendiri, di luar mekanisme hukum yang sah.

Solusi: Memulihkan Etika Hukum 

  1. Reformasi Etika Profesi secara Struktural. Etika profesi bukan hanya soal kode etik di atas kertas, tetapi harus ditanamkan sejak pendidikan hukum. Sekolah hukum harus menjadi basis penguatan integritas, bukan sekadar penghafalan norma.
  2. Perkuat Pengawasan Eksternal dan Sanksi Sosial. Komisi Yudisial, Kompolnas, dan lembaga pengawas lainnya perlu diberi wewenang lebih untuk mengawasi dan menindak pelanggaran etika. Selain sanksi hukum, sanksi sosial juga perlu dikembangkan melalui media dan opini publik.
  3. Kepemimpinan yang Berintegritas. Penegakan etika dimulai dari atas. Jika pimpinan lembaga hukum bersih dan tegas terhadap pelanggaran, maka budaya itu akan menular ke bawah. 

Penutup

Ketika penegak hukum tak lagi menjadi penjaga keadilan, maka yang runtuh bukan hanya hukum, melainkan moral negara itu sendiri. Penegakan hukum yang bermartabat hanya mungkin terjadi jika dijalankan oleh manusia-manusia yang bermoral dan berintegritas. Etika harus menjadi fondasi hukum, bukan sekadar pelengkap prosedur.

Sebagaimana dikatakan oleh Gustav Radbruch, "keadilan tanpa moralitas adalah bentuk kosong dari kekuasaan hukum semata." Maka, menyelamatkan hukum Indonesia harus dimulai dari menyelamatkan etika penegak hukumnya.

Referensi

  • Lawrence M. Friedman. The Legal System: A Social Science Perspective. Russell Sage Foundation, 1975.
  • Mahfud MD. Politik Hukum di Indonesia. Rajawali Pers, 2009.
  • Kompas, Tempo, dan CNN Indonesia. Laporan Investigasi Kasus Ferdy Sambo, 2022.
  • Survei Indikator Politik Indonesia, 2022.
  • Franz Magnis-Suseno. Etika Sosial, Kanisius, 2001.
  • Satjipto Rahardjo. Hukum Progresif, Kompas, 2006.

Komentar

LAW FIRM BASRI mengatakan…
Keadilan harus dijadikan capain akhir dari penegakan hukum
18 Agustus 2025 pukul 17.52
Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Dekriminalisasi dan Kriminalisasi Baru dalam KUHP 2023: Kajian Politik Hukum Pidana

Oleh Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Reformasi hukum pidana nasional telah mencapai tonggak penting dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 . Undang- undang ini menggantikan KUHP kolonial (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië), dan menjadi refleksi dari perkembangan politik hukum pidana Indonesia yang lebih kontekstual dan nasionalis. Di antara berbagai perubahan penting dalam KUHP 2023, dua aspek yang sangat mencolok adalah kriminalisasi baru dan dekriminalisasi terhadap sejumlah perbuatan . Dalam pendekatan politik hukum pidana, kriminalisasi dan dekriminalisasi bukan semata proses teknis, tetapi merupakan manifestasi dari nilai, ideologi, dan kepentingan negara dalam membentuk dan mempertahankan keteraturan sosial. Kriminalisasi merujuk pada keputusan untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sedangkan dekriminalisasi adalah proses untuk...
Read more »

Kepastian Hukum: Pilar Stabilitas dalam Negara Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Dalam negara hukum, setiap warga negara dan penguasa dituntut untuk tunduk pada hukum yang berlaku, namun tuntutan ini hanya masuk akal bila hukum itu sendiri pasti, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, keadilan menjadi abu-abu dan kekuasaan rawan disalahgunakan. Makna Kepastian Hukum Kepastian hukum (legal certainty) secara sederhana berarti adanya kejelasan dan keteraturan hukum sehingga dapat diketahui dengan pasti bagaimana hukum berlaku dalam situasi tertentu. Friedrich Carl von Savigny , tokoh hukum asal Jerman, menekankan bahwa hukum harus berkembang secara rasional dan memberikan kejelasan agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, hukum yang baik adalah hukum yang: Tertulis dan mudah diaks...
Read more »

Reformulasi Konsep Tindak Pidana dalam KUHP 2023: Menjawab Tantangan Zaman

Oleh Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Hukum pidana adalah instrumen paling tajam dari negara untuk menjaga keteraturan dan keadilan. Oleh karena itu, pembaruan terhadap hukum pidana nasional, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), menjadi krusial agar hukum tetap relevan dengan dinamika sosial. KUHP 2023 yang telah disahkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 menandai tonggak penting dalam sejarah hukum pidana Indonesia. Salah satu aspek penting dari pembaruan ini adalah reformulasi konsep tindak pidana, baik secara terminologis maupun substansial. KUHP lama (warisan kolonial Belanda, Wetboek van Strafrecht, 1918) telah lama dianggap usang, karena tidak mencerminkan nilai-nilai hukum modern dan perkembangan masyarakat Indonesia. Dalam konteks ini, reformulasi konsep tindak pidana dalam KUHP 2023 bertujuan tidak hanya menyegarkan terminologi, tetapi juga menyesuaikan dengan prinsip keadilan restoratif, pe...
Read more »