Eksistensi Norma Hukum di antara Norma-Norma Lain dalam Hubungan Kemanusiaan

Oleh: Ahmad Basri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam masyarakat dan saling berinteraksi dalam hubungan kemanusiaan. Untuk menjaga keteraturan dalam interaksi tersebut, masyarakat mengenal berbagai norma sebagai pedoman perilaku. Di antara norma-norma itu, norma hukum memiliki posisi yang unik dan strategis karena sifatnya yang memaksa dan mengikat secara formal. Namun, norma hukum tidak berdiri sendiri; ia hadir di tengah norma-norma lain seperti norma agama, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Pertanyaannya: bagaimana eksistensi norma hukum di antara norma-norma tersebut dalam mengatur hubungan kemanusiaan?

Ragam Norma dalam Masyarakat

Dalam tatanan sosial, dikenal empat jenis norma utama:

  1. Norma Agama

    Berasal dari wahyu Tuhan dan mengikat umat beragama. Norma ini bersifat mutlak dan abadi karena dipercaya sebagai kebenaran ilahi. Contohnya: larangan mencuri, membunuh, atau berbohong.

  2. Norma Kesusilaan

    Berasal dari hati nurani manusia. Ia mengatur perilaku individu berdasarkan baik dan buruk. Misalnya: jujur, bertanggung jawab, dan tidak berbuat curang.

  3. Norma Kesopanan

    Tumbuh dari adat dan kebiasaan masyarakat. Norma ini mengatur bagaimana seseorang harus bertindak agar diterima secara sosial, seperti menghormati orang tua atau berpakaian sopan.

  4. Norma Hukum

    Dibentuk oleh lembaga yang berwenang (negara) dan memiliki sanksi tegas bagi pelanggarnya. Misalnya, sanksi pidana terhadap pencurian atau penganiayaan.

Ciri Khas Norma Hukum

Norma hukum memiliki karakteristik yang membedakannya dari norma lainnya:

  • Bersifat eksternal: tidak bergantung pada hati nurani atau kepercayaan personal.
  • Mengikat secara umum dan objektif: berlaku untuk seluruh masyarakat tanpa pandang bulu.
  • Mengandung sanksi yang tegas: pelanggaran terhadap norma hukum akan ditindak melalui mekanisme yang legal dan formal.
  • Dibentuk oleh lembaga resmi: seperti DPR dan pemerintah.

Menurut Hans Kelsen (1961), hukum adalah sistem norma yang tersusun secara hierarkis, dengan norma dasar (grundnorm) sebagai fondasi. Dalam konteks ini, norma hukum menjadi bagian dari struktur sosial yang lebih luas, namun tetap memiliki kekuatan mengikat yang lebih keras dibandingkan norma lainnya.

Hukum dan Norma Lain dalam Relasi Kemanusiaan

Norma-norma dalam masyarakat tidak saling meniadakan, melainkan saling melengkapi. Dalam hubungan kemanusiaan:

  • Norma agama memberi dasar spiritual dan moralitas;
  • Norma kesusilaan menjaga integritas pribadi;
  • Norma kesopanan menjamin keharmonisan sosial;
  • Norma hukum memberi perlindungan formal terhadap hak dan kewajiban manusia.

Dalam praktiknya, hukum yang baik seharusnya bersumber dari nilai-nilai agama, moralitas, dan budaya masyarakat. Sebagaimana dinyatakan oleh Gustav Radbruch (1946), hukum tidak boleh semata-mata dilihat sebagai norma formal, tetapi juga sebagai perwujudan keadilan. Hukum yang adil adalah hukum yang selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan.

Fenomena Empiris: Ketika Norma Hukum Terlepas dari Norma Lain

Di Indonesia, masih sering ditemukan praktik hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai moral, agama, bahkan rasa keadilan masyarakat. Misalnya:

  • Putusan hukum yang membebaskan pelaku kejahatan besar karena celah prosedural;
  • Penegakan hukum yang tajam ke bawah, tumpul ke atas;
  • Proses hukum yang mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan, seperti penyiksaan terhadap tersangka.

Hal ini menunjukkan adanya jurang antara norma hukum dengan norma lain, terutama ketika hukum dipraktikkan secara positivistik, tanpa memperhatikan substansi keadilan dan kemanusiaan.

Kebutuhan Integrasi Norma

Eksistensi norma hukum yang ideal seharusnya:

  • Tidak mengabaikan norma agama dan moral: karena masyarakat Indonesia hidup dalam kultur religius dan berbudi pekerti.
  • Mendukung keteraturan sosial tanpa represif: artinya hukum harus menjadi pelindung bukan penindas.
  • Menjaga martabat manusia: sejalan dengan prinsip-prinsip HAM dan sila kedua Pancasila: Kemanusiaan yang adil dan beradab.

Sebagaimana ditegaskan oleh Prof. Jimly Asshiddiqie, negara hukum Indonesia adalah negara hukum yang berdimensi moralitas Pancasila, bukan sekadar hukum legal-formal ala Barat.

Penutup

Norma hukum memiliki eksistensi strategis dalam kehidupan masyarakat, namun ia tidak dapat berdiri sendiri tanpa ditopang oleh norma-norma lain dalam relasi kemanusiaan. Ketika norma hukum bergerak seiring dengan norma agama, kesusilaan, dan kesopanan, maka terciptalah tatanan masyarakat yang adil, beradab, dan berkeadilan. Sebaliknya, jika norma hukum berjalan sendiri tanpa memperhatikan nilai-nilai luhur, maka ia berisiko menjadi alat kekuasaan yang kering dari keadilan.

Oleh karena itu, tugas kita sebagai akademisi, praktisi, dan warga negara adalah terus mendorong hadirnya norma hukum yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan dan spiritualitas bangsa.

Daftar Pustaka

  • Hans Kelsen. Pure Theory of Law. University of California Press, 1961.
  • Gustav Radbruch. Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law, 1946.
  • Jimly Asshiddiqie. Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia. Konstitusi Press, 2005.
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Kaelan. Pendidikan Pancasila. Paradigma, 2007.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kepastian Hukum: Pilar Stabilitas dalam Negara Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Dalam negara hukum, setiap warga negara dan penguasa dituntut untuk tunduk pada hukum yang berlaku, namun tuntutan ini hanya masuk akal bila hukum itu sendiri pasti, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, keadilan menjadi abu-abu dan kekuasaan rawan disalahgunakan. Makna Kepastian Hukum Kepastian hukum (legal certainty) secara sederhana berarti adanya kejelasan dan keteraturan hukum sehingga dapat diketahui dengan pasti bagaimana hukum berlaku dalam situasi tertentu. Friedrich Carl von Savigny , tokoh hukum asal Jerman, menekankan bahwa hukum harus berkembang secara rasional dan memberikan kejelasan agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, hukum yang baik adalah hukum yang: Tertulis dan mudah diaks...
Read more »

Dekolonisasi Hukum Indonesia: Mengapa Kita Masih Terjebak dalam Warisan Kolonial?

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade. Namun, dalam bidang hukum, jejak kolonialisme masih kental terasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga baru- baru ini, masih merujuk pada Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan Belanda tahun 1918. Meski telah digantikan dengan KUHP Nasional pada 2022, substansi dan paradigma hukum kolonial belum sepenuhnya lepas. Pertanyaannya: Mengapa proses dekolonisasi hukum di Indonesia berjalan lamban dan penuh hambatan? Apa Itu Dekolonisasi Hukum? Dekolonisasi hukum adalah proses merekonstruksi sistem hukum nasional agar bebas dari dominasi nilai, struktur, dan paradigma hukum kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan prinsip kedaulatan bangsa. Menurut Boaventura de Sousa Santos (2002), dekolonisasi tidak hanya berarti menghapus hukum asing, tetapi juga “membebaskan cara kita be...
Read more »

Ketika Hukum Dibajak Kepentingan: Menelusuri Jejak Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Dalam negara hukum ( rechtstaat ), hukum seharusnya menjadi panglima tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Namun, realitas di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan fenomena sebaliknya. Penegakan hukum sering kali tidak steril dari intervensi politik. Hukum dijalankan bukan atas dasar keadilan, melainkan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan pelindung hak rakyat. Hukum dan Kekuasaan: Sebuah Ketegangan Abadi Konsep klasik Montesquieu mengenai separation of powers memberikan landasan penting bagi independensi kekuasaan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, pemisahan tersebut kerap kabur. Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap aparat penegak hukum merupakan indikasi kuat dari lemahnya independensi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak berada dalam ruang hampa, melainkan selalu terkait dengan d...
Read more »