Penyelidikan dan Penyidikan: Pilar Awal Penegakan Hukum yang Adil dan Akuntabel

Oleh: Ahmad Basri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendahuluan

Penyelidikan dan penyidikan merupakan fondasi penting dalam sistem peradilan pidana. Keduanya bukan sekadar tahapan prosedural, tetapi berperan sebagai pilar awal untuk memastikan bahwa penegakan hukum berjalan sesuai prinsip keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dalam konteks Indonesia, pelaksanaan penyelidikan dan penyidikan masih menghadapi tantangan besar, mulai dari tumpang tindih kewenangan, kriminalisasi, hingga intervensi kekuasaan. Semua ini menguji sejauh mana sistem hukum kita mampu menjamin akuntabilitas dan keadilan substantif dalam setiap proses hukum.

Penyelidikan dan Penyidikan: Definisi dan Posisi Strategis

Dalam KUHAP, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga tindak pidana. Sementara penyidikan adalah lanjutan dari penyelidikan yang bertujuan mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya (Pasal 1 angka 5 dan 2 KUHAP).

Menurut Yahya Harahap (2005), keberhasilan proses peradilan sangat ditentukan oleh kualitas penyelidikan dan penyidikan. Jika tahap ini bermasalah, misalnya tidak objektif, diskriminatif, atau sarat tekanan eksternal, maka keadilan menjadi semu dan sistem peradilan kehilangan legitimasi.

Realitas Empiris di Indonesia

Dalam praktiknya, penyelidikan dan penyidikan di Indonesia tidak jarang menimbulkan persoalan serius:

  1. Kriminalisasi terhadap aktivis dan oposisi. Banyak laporan dari LSM dan Komnas HAM yang menunjukkan bahwa proses penyelidikan dan penyidikan sering digunakan untuk membungkam kritik terhadap pemerintah. Contoh menonjol adalah kasus-kasus terhadap aktivis lingkungan dan pejuang agraria.
  2. Penyidikan diskriminatif dan tidak professional. Dalam beberapa kasus besar, seperti korupsi pejabat atau penegak hukum, penyidikan sering terkesan lamban atau bahkan dihentikan karena "tidak cukup bukti", sementara terhadap masyarakat biasa proses hukum sangat cepat dan tanpa kompromi. Kasus Sambo menunjukkan bagaimana penyidikan internal yang terbuka pada publik dapat menumbuhkan kepercayaan dan ekspektasi terhadap akuntabilitas.
  3. Tumpang tindih kewenangan antar institusi penegak hukum. Ketegangan antara Polri, KPK, dan Kejaksaan dalam penanganan beberapa kasus besar memperlihatkan bahwa koordinasi antarlembaga masih lemah. Ego sektoral kerap menghambat integrasi sistem peradilan.

Keadilan dan Akuntabilitas: Fondasi Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Rahardjo, hukum bukan hanya soal teks, tapi juga harus melihat konteks sosial. Penyelidikan dan penyidikan yang tidak berpihak pada keadilan substantif hanya akan melahirkan hukum formal yang kosong dari nurani.

Selain itu, akuntabilitas sangat penting untuk menjaga kepercayaan publik terhadap proses hukum. Akuntabilitas bukan hanya soal pelaporan administratif, tapi juga transparansi dan partisipasi masyarakat dalam mengawasi proses hukum. Lembaga seperti Kompolnas, Komnas HAM, dan Ombudsman memiliki peran besar, namun sayangnya belum cukup diberdayakan.

Solusi dan Rekomendasi

  1. Penguatan pengawasan eksternal dan internal terhadap proses penyelidikan dan penyidikan, termasuk pemberian kewenangan lebih luas kepada lembaga pengawas independen.
  2. Reformasi KUHAP untuk memperjelas batas kewenangan, tenggat waktu penyelidikan/penyidikan, serta mekanisme perlindungan terhadap pihak yang diperiksa.
  3. Pendidikan etik dan profesionalisme aparat penegak hukum agar penyelidikan dan penyidikan tidak menjadi alat politik atau kekuasaan.
  4. Mendorong digitalisasi proses hukum, termasuk pelaporan dan dokumentasi penyelidikan agar lebih transparan dan dapat diakses oleh publik atau pihak berwenang secara proporsional.

Penutup

Penyelidikan dan penyidikan tidak boleh menjadi titik lemah sistem hukum, tetapi harus menjadi pilar awal yang kokoh untuk menegakkan keadilan yang berintegritas dan akuntabel. Dalam negara hukum yang sehat, proses awal penegakan hukum harus bebas dari tekanan, bersandar pada bukti, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Seperti dikatakan oleh Gustav Radbruch, hukum yang tidak adil bukanlah hukum. Maka, penyelidikan dan penyidikan harus menjadi garda terdepan dalam menjaga integritas hukum di Indonesia.

Referensi

  • Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
  • Rahardjo, Satjipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 1991.
  • Komnas HAM (2023). Laporan Tahunan Penegakan HAM di Indonesia.
  • ICJR (2022). Tinjauan terhadap Implementasi KUHAP dan Akses Keadilan.
  • Radbruch, Gustav. (1946). Statutory Lawlessness and Supra-Statutory Law.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kepastian Hukum: Pilar Stabilitas dalam Negara Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Dalam negara hukum, setiap warga negara dan penguasa dituntut untuk tunduk pada hukum yang berlaku, namun tuntutan ini hanya masuk akal bila hukum itu sendiri pasti, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, keadilan menjadi abu-abu dan kekuasaan rawan disalahgunakan. Makna Kepastian Hukum Kepastian hukum (legal certainty) secara sederhana berarti adanya kejelasan dan keteraturan hukum sehingga dapat diketahui dengan pasti bagaimana hukum berlaku dalam situasi tertentu. Friedrich Carl von Savigny , tokoh hukum asal Jerman, menekankan bahwa hukum harus berkembang secara rasional dan memberikan kejelasan agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, hukum yang baik adalah hukum yang: Tertulis dan mudah diaks...
Read more »

Dekolonisasi Hukum Indonesia: Mengapa Kita Masih Terjebak dalam Warisan Kolonial?

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade. Namun, dalam bidang hukum, jejak kolonialisme masih kental terasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga baru- baru ini, masih merujuk pada Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan Belanda tahun 1918. Meski telah digantikan dengan KUHP Nasional pada 2022, substansi dan paradigma hukum kolonial belum sepenuhnya lepas. Pertanyaannya: Mengapa proses dekolonisasi hukum di Indonesia berjalan lamban dan penuh hambatan? Apa Itu Dekolonisasi Hukum? Dekolonisasi hukum adalah proses merekonstruksi sistem hukum nasional agar bebas dari dominasi nilai, struktur, dan paradigma hukum kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan prinsip kedaulatan bangsa. Menurut Boaventura de Sousa Santos (2002), dekolonisasi tidak hanya berarti menghapus hukum asing, tetapi juga “membebaskan cara kita be...
Read more »

Ketika Hukum Dibajak Kepentingan: Menelusuri Jejak Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Dalam negara hukum ( rechtstaat ), hukum seharusnya menjadi panglima tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Namun, realitas di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan fenomena sebaliknya. Penegakan hukum sering kali tidak steril dari intervensi politik. Hukum dijalankan bukan atas dasar keadilan, melainkan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan pelindung hak rakyat. Hukum dan Kekuasaan: Sebuah Ketegangan Abadi Konsep klasik Montesquieu mengenai separation of powers memberikan landasan penting bagi independensi kekuasaan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, pemisahan tersebut kerap kabur. Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap aparat penegak hukum merupakan indikasi kuat dari lemahnya independensi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak berada dalam ruang hampa, melainkan selalu terkait dengan d...
Read more »