Mewujudkan Cita-Cita Negara Hukum Indonesia: Antara Idealisme Konstitusi dan Realitas Praktik

Oleh: Ahmad Basri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendahuluan

Cita-cita untuk menjadi negara hukum telah ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945: “Negara Indonesia adalah negara hukum.” Ungkapan ini tidak hanya sebuah deklarasi normatif, tetapi merupakan amanat konstitusional yang menyiratkan harapan besar agar Indonesia diselenggarakan berdasarkan supremasi hukum, bukan kekuasaan semata. Namun, dalam kenyataan, antara idealisme konstitusi dan praktik sehari-hari penegakan hukum, terdapat jurang yang belum sepenuhnya terjembatani.

Negara Hukum dalam Perspektif Indonesia

Secara umum, teori negara hukum (rechtstaat dalam tradisi Eropa kontinental dan rule of law dalam tradisi Anglo-Saxon) mensyaratkan adanya supremasi hukum, jaminan hak asasi manusia, pembagian kekuasaan, dan peradilan yang independen. Indonesia mengambil bentuk negara hukum dengan kepribadian sendiri, yaitu negara hukum Pancasila yang tidak sekadar formal-legalistik, melainkan juga bercirikan nilai-nilai moral, keadilan sosial, dan religiusitas.

Prof. Jimly Asshiddiqie menegaskan bahwa negara hukum Pancasila memiliki sifat yang lebih luas dibanding rule of law, karena tidak hanya menekankan pada prosedur legal formal, tetapi juga nilai-nilai kebangsaan dan keadilan substantif (Asshiddiqie, 2009).

Cita-Cita Konstitusi tentang Negara Hukum

Cita-cita negara hukum dalam konstitusi Indonesia setidaknya mencakup:

  1. Supremasi Hukum: Hukum harus menjadi panglima, bukan alat kekuasaan.
  2. Persamaan di Depan Hukum: Tidak boleh ada diskriminasi dalam penegakan hukum.
  3. Perlindungan HAM: Hak asasi dijamin dalam konstitusi dan harus dihormati oleh seluruh kekuasaan negara.
  4. Peradilan yang Merdeka: Peradilan bebas dari intervensi kekuasaan dan pengaruh luar.
  5. Keadilan Sosial: Hukum harus menciptakan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.

Namun, cita-cita ini masih menghadapi tantangan besar dalam pelaksanaannya.

Realitas Praktik: Jurang antara Norma dan Fakta

Dalam praktik, masih banyak pelanggaran terhadap prinsip negara hukum, di antaranya:

  1. Diskriminasi dalam Penegakan Hukum: Banyak kasus menunjukkan hukum lebih tajam ke bawah dan tumpul ke atas.
  2. Penyalahgunaan Wewenang: Aparat penegak hukum kerap bertindak melebihi kewenangannya, atau tunduk pada tekanan politik.
  3. Intervensi Kekuasaan terhadap Lembaga Hukum: Lembaga peradilan tidak selalu bebas dari pengaruh penguasa atau elite politik.
  4. Rendahnya Kepercayaan Publik: Survei LSI (2022) menunjukkan rendahnya kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, terutama kepolisian dan kejaksaan.

Menuju Realisasi Cita-Cita Negara Hukum

Untuk mewujudkan negara hukum sebagaimana dicita-citakan konstitusi, diperlukan langkah- langkah strategis, antara lain:

  1. Reformasi Aparat Penegak Hukum: Profesionalisme, integritas, dan akuntabilitas harus menjadi standar utama dalam rekrutmen dan promosi.
  2. Penguatan Pendidikan Hukum yang Berbasis Etika: Para calon penegak hukum harus dibekali dengan pendidikan etika dan keadilan substantif.
  3. Partisipasi Masyarakat: Masyarakat harus diberdayakan untuk ikut mengawasi dan memberi masukan dalam proses hukum.
  4. Penerapan Hukum yang Tidak Selektif: Hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu dan tanpa kompromi terhadap pelanggar dari kalangan elite.

Penutup

Mewujudkan negara hukum di Indonesia bukan sekadar menegakkan teks undang-undang, tetapi menghidupkan nilai-nilai keadilan, kejujuran, dan kemanusiaan dalam setiap proses hukum. Idealisme konstitusi hanya akan bermakna bila diiringi oleh praktik hukum yang adil, bersih, dan tidak diskriminatif. Jurang antara norma dan praktik harus terus dijembatani melalui reformasi struktural, penguatan etika, dan partisipasi publik yang kritis.

Daftar Pustaka

  • Asshiddiqie, Jimly. Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara. Jakarta: Konstitusi Press, 2009.
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Lembaga Survei Indonesia (LSI). “Kepercayaan Publik terhadap Lembaga Penegak Hukum”, 2022.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kepastian Hukum: Pilar Stabilitas dalam Negara Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Dalam negara hukum, setiap warga negara dan penguasa dituntut untuk tunduk pada hukum yang berlaku, namun tuntutan ini hanya masuk akal bila hukum itu sendiri pasti, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, keadilan menjadi abu-abu dan kekuasaan rawan disalahgunakan. Makna Kepastian Hukum Kepastian hukum (legal certainty) secara sederhana berarti adanya kejelasan dan keteraturan hukum sehingga dapat diketahui dengan pasti bagaimana hukum berlaku dalam situasi tertentu. Friedrich Carl von Savigny , tokoh hukum asal Jerman, menekankan bahwa hukum harus berkembang secara rasional dan memberikan kejelasan agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, hukum yang baik adalah hukum yang: Tertulis dan mudah diaks...
Read more »

Dekolonisasi Hukum Indonesia: Mengapa Kita Masih Terjebak dalam Warisan Kolonial?

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade. Namun, dalam bidang hukum, jejak kolonialisme masih kental terasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga baru- baru ini, masih merujuk pada Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan Belanda tahun 1918. Meski telah digantikan dengan KUHP Nasional pada 2022, substansi dan paradigma hukum kolonial belum sepenuhnya lepas. Pertanyaannya: Mengapa proses dekolonisasi hukum di Indonesia berjalan lamban dan penuh hambatan? Apa Itu Dekolonisasi Hukum? Dekolonisasi hukum adalah proses merekonstruksi sistem hukum nasional agar bebas dari dominasi nilai, struktur, dan paradigma hukum kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan prinsip kedaulatan bangsa. Menurut Boaventura de Sousa Santos (2002), dekolonisasi tidak hanya berarti menghapus hukum asing, tetapi juga “membebaskan cara kita be...
Read more »

Ketika Hukum Dibajak Kepentingan: Menelusuri Jejak Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Dalam negara hukum ( rechtstaat ), hukum seharusnya menjadi panglima tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Namun, realitas di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan fenomena sebaliknya. Penegakan hukum sering kali tidak steril dari intervensi politik. Hukum dijalankan bukan atas dasar keadilan, melainkan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan pelindung hak rakyat. Hukum dan Kekuasaan: Sebuah Ketegangan Abadi Konsep klasik Montesquieu mengenai separation of powers memberikan landasan penting bagi independensi kekuasaan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, pemisahan tersebut kerap kabur. Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap aparat penegak hukum merupakan indikasi kuat dari lemahnya independensi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak berada dalam ruang hampa, melainkan selalu terkait dengan d...
Read more »