Adanya Keseimbangan antara Kekuasaan dan Tanggung Jawab: Bukti Ketaatan Penguasa pada Hukum

 Oleh Ahmad Basri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang

Pendahuluan

Dalam sistem negara hukum (rechtsstaat), kekuasaan tidak dapat dijalankan secara absolut tanpa pengawasan dan pertanggungjawaban. Keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab merupakan indikator utama bahwa para penguasa tunduk kepada hukum, bukan berdiri di atas hukum. Hukum bukan hanya mengikat rakyat, tetapi juga, bahkan terutama, mengikat para pemegang kekuasaan.

Seperti dikatakan Lord Acton, "Power tends to corrupt, and absolute power corrupts absolutely." Maka dari itu, hukum hadir sebagai kendali dan pembatas kekuasaan agar tetap berada dalam koridor keadilan dan kemanusiaan.

Kekuasaan yang Tidak Dibatasi Hukum Menjadi Tirani

Ketika kekuasaan tidak diimbangi oleh tanggung jawab hukum dan moral, maka hukum kehilangan peran sebagai pelindung hak-hak warga negara. Dalam sejarah, kekuasaan yang lepas dari hukum telah menjadi sumber penderitaan rakyat.

Montesquieu dalam bukunya De l'Esprit des Lois (The Spirit of Laws) menekankan pentingnya pemisahan kekuasaan (eksekutif, legislatif, yudikatif) agar kekuasaan saling mengontrol dan tidak mendominasi. Tanpa mekanisme ini, negara cenderung berubah menjadi otoriter atau bahkan totaliter.

Tanggung Jawab sebagai Cermin Etika Kekuasaan

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah norma yang mengatur perilaku dan kewajiban hukum setiap orang, termasuk penguasa. Tanggung jawab berarti adanya pertanggungjawaban secara hukum, politik, dan etika atas penggunaan kewenangan. Penguasa yang taat hukum tidak akan menyalahgunakan wewenangnya karena menyadari adanya pengawasan dan konsekuensi atas pelanggaran.

Al-Mawardi, cendekiawan Islam klasik, dalam Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, menyatakan bahwa pemimpin harus memegang kekuasaan dengan rasa takut kepada Allah dan keadilan kepada rakyat, sebab kekuasaan adalah amanah yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Ketaatan pada Hukum sebagai Legitimasi Kekuasaan

Ketaatan penguasa kepada hukum menunjukkan bahwa hukum menjadi panglima tertinggi dalam pengelolaan negara. Dalam konstitusi Indonesia, Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

“Negara Indonesia adalah negara hukum.”

Dengan demikian, semua tindakan kekuasaan harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum, terutama hukum dasar (konstitusi). Jika tidak, kekuasaan kehilangan legitimasi moral dan konstitusional di hadapan rakyat.

Praktik Ketidakseimbangan Kekuasaan di Lapangan

Sayangnya, dalam praktik, tidak jarang penguasa atau pejabat publik merasa berada di atas hukum. Beberapa contoh:

  • Pengabaian prosedur hukum oleh pejabat dalam proyek negara,
  • Penggunaan aparat hukum untuk melindungi kepentingan politik,
  • Tidak adanya pertanggungjawaban terhadap kebijakan yang merugikan publik.

Hal ini berbahaya karena menciptakan ketimpangan antara yang memerintah dan yang diperintah, serta mengikis kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Keseimbangan Kekuasaan dan Tanggung Jawab dalam Perspektif Agama

Dalam Islam, konsep amanah dan hisab (pertanggungjawaban di akhirat) menjadi pengingat bahwa kekuasaan bukanlah hak istimewa, melainkan beban yang harus dijalankan sesuai hukum Allah dan kemaslahatan umat.

Nabi Muhammad SAW bersabda:

"Setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya." (HR. Bukhari-Muslim)

Penutup

Keseimbangan antara kekuasaan dan tanggung jawab adalah esensi dari negara hukum. Ketaatan penguasa kepada hukum tidak hanya mencerminkan kematangan demokrasi, tetapi juga menjadi fondasi dari kepercayaan rakyat terhadap negara. Sebaliknya, ketika kekuasaan berjalan tanpa kendali dan tanpa tanggung jawab, maka hukum kehilangan makna, dan rakyat kehilangan harapan.

Mewujudkan negara yang adil hanya mungkin jika hukum benar-benar menjadi pengatur tertinggi, dan kekuasaan dipahami sebagai amanah, bukan privilese.

Referensi

  • Kelsen, Hans. General Theory of Law and State. Harvard University Press, 1945.
  • Montesquieu. The Spirit of Laws, 1748.
  • Lord Acton. Essays on Freedom and Power, 1949.
  • Al-Mawardi. Al-Ahkam Al-Sulthaniyyah, Dar Al-Kitab Al-‘Arabi.
  • Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
  • Hadits Shahih Bukhari dan Muslim.

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kepastian Hukum: Pilar Stabilitas dalam Negara Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Dalam negara hukum, setiap warga negara dan penguasa dituntut untuk tunduk pada hukum yang berlaku, namun tuntutan ini hanya masuk akal bila hukum itu sendiri pasti, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, keadilan menjadi abu-abu dan kekuasaan rawan disalahgunakan. Makna Kepastian Hukum Kepastian hukum (legal certainty) secara sederhana berarti adanya kejelasan dan keteraturan hukum sehingga dapat diketahui dengan pasti bagaimana hukum berlaku dalam situasi tertentu. Friedrich Carl von Savigny , tokoh hukum asal Jerman, menekankan bahwa hukum harus berkembang secara rasional dan memberikan kejelasan agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, hukum yang baik adalah hukum yang: Tertulis dan mudah diaks...
Read more »

Dekolonisasi Hukum Indonesia: Mengapa Kita Masih Terjebak dalam Warisan Kolonial?

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade. Namun, dalam bidang hukum, jejak kolonialisme masih kental terasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga baru- baru ini, masih merujuk pada Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan Belanda tahun 1918. Meski telah digantikan dengan KUHP Nasional pada 2022, substansi dan paradigma hukum kolonial belum sepenuhnya lepas. Pertanyaannya: Mengapa proses dekolonisasi hukum di Indonesia berjalan lamban dan penuh hambatan? Apa Itu Dekolonisasi Hukum? Dekolonisasi hukum adalah proses merekonstruksi sistem hukum nasional agar bebas dari dominasi nilai, struktur, dan paradigma hukum kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan prinsip kedaulatan bangsa. Menurut Boaventura de Sousa Santos (2002), dekolonisasi tidak hanya berarti menghapus hukum asing, tetapi juga “membebaskan cara kita be...
Read more »

Ketika Hukum Dibajak Kepentingan: Menelusuri Jejak Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Dalam negara hukum ( rechtstaat ), hukum seharusnya menjadi panglima tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Namun, realitas di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan fenomena sebaliknya. Penegakan hukum sering kali tidak steril dari intervensi politik. Hukum dijalankan bukan atas dasar keadilan, melainkan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan pelindung hak rakyat. Hukum dan Kekuasaan: Sebuah Ketegangan Abadi Konsep klasik Montesquieu mengenai separation of powers memberikan landasan penting bagi independensi kekuasaan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, pemisahan tersebut kerap kabur. Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap aparat penegak hukum merupakan indikasi kuat dari lemahnya independensi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak berada dalam ruang hampa, melainkan selalu terkait dengan d...
Read more »