BASRI LAW FIRM

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Konsep martabat manusia menjadi pusat perhatian dalam perkembangan hukum pidana modern. Dalam konteks Indonesia, pembaruan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) melalui UU No. 1 Tahun 2023 mencerminkan upaya negara untuk menempatkan perlindungan martabat manusia sebagai prinsip dasar dalam penegakan hukum. Tindak pidana yang menyerang martabat manusia kini diatur dengan lebih eksplisit dan progresif dalam KUHP baru, menunjukkan adanya pergeseran paradigma dari pendekatan formalistik menuju pendekatan berbasis nilai ( value-based approach) . Upaya ini penting karena martabat manusia merupakan elemen esensial dari hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi Indonesia (UUD 1945 Pasal 28G dan 28I) dan berbagai instrumen internasional seperti Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik. Hukum pidana memiliki peran strategis untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak ter...

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Reformasi hukum pidana di Indonesia melalui pengesahan KUHP 2023 merupakan tonggak penting dalam sejarah legislasi nasional. Salah satu dimensi penting yang menjadi sorotan adalah pergeseran orientasi dari pendekatan retributif menuju pendekatan yang lebih restoratif dan korektif. KUHP baru tidak hanya menyusun ulang rumusan tindak pidana, tetapi juga menyematkan nilai-nilai keadilan restoratif sebagai bagian dari sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan responsif terhadap kebutuhan korban, pelaku, serta masyarakat. Secara teoritis, keadilan restoratif menolak model penghukuman yang semata-mata berbasis pada pembalasan dan sebaliknya menekankan pemulihan relasi sosial dan pemulihan kerugian korban. Zehr (2002) menyatakan bahwa keadilan restoratif berusaha memulihkan kerusakan akibat kejahatan dengan melibatkan pelaku, korban, dan komunitas dalam proses penyelesaian. KUHP 2023 tel...

Oleh Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Reformasi hukum pidana nasional telah mencapai tonggak penting dengan diundangkannya Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui UU No. 1 Tahun 2023 . Undang- undang ini menggantikan KUHP kolonial (Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsch-Indië), dan menjadi refleksi dari perkembangan politik hukum pidana Indonesia yang lebih kontekstual dan nasionalis. Di antara berbagai perubahan penting dalam KUHP 2023, dua aspek yang sangat mencolok adalah kriminalisasi baru dan dekriminalisasi terhadap sejumlah perbuatan . Dalam pendekatan politik hukum pidana, kriminalisasi dan dekriminalisasi bukan semata proses teknis, tetapi merupakan manifestasi dari nilai, ideologi, dan kepentingan negara dalam membentuk dan mempertahankan keteraturan sosial. Kriminalisasi merujuk pada keputusan untuk menjadikan suatu perbuatan sebagai tindak pidana, sedangkan dekriminalisasi adalah proses untuk...

Oleh Ahmad Basri, S.H.,M.Hum Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Indonesia telah mengambil langkah monumental dalam bidang hukum pidana dengan disahkannya  Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru melalui Undang-Undang No. 1 Tahun 2023 . Reformasi ini menandai tidak hanya perubahan normatif, tetapi juga pergeseran paradigma dalam sistem pemidanaan. Salah satu aspek krusial adalah redefinisi tindak pidana , yang mencerminkan semangat konstitusionalisme, perlindungan hak asasi manusia, dan penyesuaian terhadap nilai-nilai keadilan kontemporer. Jika dalam KUHP warisan kolonial ( Wetboek van Strafrecht ), tindak pidana didefinisikan secara kaku sebagai strafbaar feit , maka dalam KUHP baru, terminologi dan pendekatannya berubah secara signifikan. Menurut Pasal 12 UU No. 1 Tahun 2023 , tindak pidana adalah "perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan, diancam dengan pidana dan/atau tindakan, serta bersifat melawan hu...