Pelaksanaan Penyelidikan yang Menjunjung Tinggi Asas Praduga Tidak Bersalah

Oleh: Ahmad Basri
Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhamamdiyah Magelang

Pendahuluan

Dalam sistem hukum pidana Indonesia, penyelidikan merupakan tahapan awal yang sangat strategis. Ia berfungsi untuk mencari dan menemukan adanya dugaan suatu peristiwa pidana (Pasal 1 angka 5 KUHAP). Namun demikian, karena berada di awal proses penegakan hukum, penyelidikan sering menjadi titik rawan terhadap pelanggaran hak asasi manusia, terutama terhadap asas praduga tidak bersalah (presumption of innocence).

Penerapan asas ini seharusnya menjadi ruh dari setiap tindakan hukum, termasuk dalam proses penyelidikan. Namun dalam praktiknya, penyelidikan kadang dilaksanakan secara terburu-buru, dengan penilaian subyektif, bahkan didorong oleh tekanan politik, publik, atau media. Oleh karena itu, penting dilakukan penegasan tentang bagaimana pelaksanaan penyelidikan seharusnya menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah.

Landasan Hukum dan Konseptual

Asas praduga tidak bersalah diakui dalam berbagai norma hukum nasional maupun internasional:

  • Pasal 8 ayat (1) UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM: "Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dan/atau diadili wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya."

  • Pasal 14 ayat (2) ICCPR (diratifikasi melalui UU No. 12 Tahun 2005): "Everyone charged with a criminal offence shall have the right to be presumed innocent until proved guilty according to law."

  • Dalam KUHAP, asas ini termanifestasi melalui perlindungan terhadap tersangka sejak tahap awal: hak atas pendampingan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk diam, dan hak atas privasi.

Penyelidikan: Bukan Arena Penghakiman

Menurut M. Yahya Harahap (2005), penyelidikan bukanlah ajang penentuan kesalahan, melainkan pengumpulan informasi awal untuk mengetahui apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Dengan demikian, menstigma seseorang sebagai pelaku sejak tahap penyelidikan adalah bentuk pelanggaran terhadap asas praduga tidak bersalah.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum yang baik harus memanusiakan manusia. Maka dalam tahap penyelidikan, penyidik harus menjunjung tinggi martabat manusia dengan tidak melakukan tindakan sewenang-wenang seperti:

  • Menyampaikan identitas atau wajah orang yang baru dicurigai ke publik;
  • Mengambil tindakan represif (seperti penangkapan) tanpa dasar hukum dan bukti permulaan yang cukup;
  • Melakukan tekanan psikis atau fisik terhadap terduga.

Fakta Empiris di Indonesia

Kasus penyelidikan terhadap publik figur atau aktivis sering menunjukkan pelanggaran asas praduga tidak bersalah, misalnya:

  1. Kasus kriminalisasi aktivis atau tokoh oposisi: Penyelidikan dilakukan secara terbuka dan cenderung menghakimi di media sebelum bukti cukup ditemukan.
  2. Penggunaan media sosial dan media massa oleh aparat: Pernyataan resmi yang menyebut seseorang sebagai "pelaku" sebelum ada penetapan resmi.
  3. Penangkapan dini tanpa pemeriksaan objektif: Bertentangan dengan prinsip due process of law.

Semua itu membuktikan bahwa penyelidikan belum sepenuhnya diletakkan sebagai tahap prajudisial yang netral.

Penyelidikan Berbasis HAM dan Hukum Progresif

Sebagaimana ditegaskan oleh Muladi (2002), pendekatan hukum pidana modern harus menjunjung tinggi hak asasi manusia sejak awal proses. Penyelidikan tidak boleh menjadi sarana pembenaran tindakan koersif aparat, melainkan sebagai langkah rasional untuk menyeimbangkan antara perlindungan masyarakat dan hak individu.

Hukum progresif menurut Satjipto Rahardjo juga menghendaki bahwa hukum tidak boleh sekadar "menangkap" siapa yang mudah dijadikan tersangka, tetapi juga memastikan bahwa tindakan hukum adalah adil secara sosial dan substansial.

Rekomendasi Implementasi

Agar asas praduga tidak bersalah benar-benar terjaga dalam proses penyelidikan, maka perlu dilakukan:

  1. Peningkatan pemahaman aparat terhadap HAM dan hukum acara pidana;
  2. Pengawasan eksternal terhadap kinerja penyelidik;

  3. Larangan menyampaikan identitas atau dugaan keterlibatan tersangka sebelum 

    bukti cukup;
  4. Audit etik oleh lembaga seperti Kompolnas atau Komnas HAM atas tindakan yang melanggar asas praduga tidak bersalah;
  5. Pemberdayaan lembaga peradilan sebagai penyeimbang dalam pengawasan tindakan awal penyelidikan.

Penutup

Asas praduga tidak bersalah adalah roh dari sistem hukum yang adil. Dalam tahap penyelidikan, asas ini harus menjadi prinsip utama agar proses hukum tidak menjadi alat kekuasaan atau pembenaran tindakan represif. Negara hukum yang demokratis ditandai oleh perlindungan terhadap warga negaranya sejak dari langkah pertama penegakan hukum, bukan hanya pada akhirnya di pengadilan. Oleh karena itu, penyelidikan harus dilaksanakan dengan kehati-hatian tinggi, profesionalisme, dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.

Daftar Pustaka

  • Harahap, M. Yahya. Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Sinar Grafika, 2005.
  • Muladi. Hak Asasi Manusia, Politik, dan Sistem Peradilan Pidana, Badan Penerbit UNDIP, 2002.
  • Rahardjo, Satjipto. Hukum Progresif: Hukum yang Membebaskan, Kompas, 2008.
  • UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
  • UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
  • UU No. 12 Tahun 2005 tentang Pengesahan ICCPR

Komentar

Posting Komentar

Postingan populer dari blog ini

Kepastian Hukum: Pilar Stabilitas dalam Negara Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Kepastian hukum merupakan salah satu pilar utama dalam sistem hukum modern. Dalam negara hukum, setiap warga negara dan penguasa dituntut untuk tunduk pada hukum yang berlaku, namun tuntutan ini hanya masuk akal bila hukum itu sendiri pasti, tidak berubah-ubah, dan dapat diandalkan. Tanpa kepastian hukum, keadilan menjadi abu-abu dan kekuasaan rawan disalahgunakan. Makna Kepastian Hukum Kepastian hukum (legal certainty) secara sederhana berarti adanya kejelasan dan keteraturan hukum sehingga dapat diketahui dengan pasti bagaimana hukum berlaku dalam situasi tertentu. Friedrich Carl von Savigny , tokoh hukum asal Jerman, menekankan bahwa hukum harus berkembang secara rasional dan memberikan kejelasan agar masyarakat tahu apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan. Dalam konteks ini, hukum yang baik adalah hukum yang: Tertulis dan mudah diaks...
Read more »

Dekolonisasi Hukum Indonesia: Mengapa Kita Masih Terjebak dalam Warisan Kolonial?

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Indonesia telah merdeka selama lebih dari tujuh dekade. Namun, dalam bidang hukum, jejak kolonialisme masih kental terasa. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), hingga baru- baru ini, masih merujuk pada Wetboek van Strafrecht (WvS) peninggalan Belanda tahun 1918. Meski telah digantikan dengan KUHP Nasional pada 2022, substansi dan paradigma hukum kolonial belum sepenuhnya lepas. Pertanyaannya: Mengapa proses dekolonisasi hukum di Indonesia berjalan lamban dan penuh hambatan? Apa Itu Dekolonisasi Hukum? Dekolonisasi hukum adalah proses merekonstruksi sistem hukum nasional agar bebas dari dominasi nilai, struktur, dan paradigma hukum kolonial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai lokal, keadilan sosial, dan prinsip kedaulatan bangsa. Menurut Boaventura de Sousa Santos (2002), dekolonisasi tidak hanya berarti menghapus hukum asing, tetapi juga “membebaskan cara kita be...
Read more »

Ketika Hukum Dibajak Kepentingan: Menelusuri Jejak Intervensi Politik dalam Penegakan Hukum

Oleh: Ahmad Basri Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Magelang Pendahuluan Dalam negara hukum ( rechtstaat ), hukum seharusnya menjadi panglima tertinggi yang mengatur seluruh aspek kehidupan bernegara. Namun, realitas di banyak negara, termasuk Indonesia, menunjukkan fenomena sebaliknya. Penegakan hukum sering kali tidak steril dari intervensi politik. Hukum dijalankan bukan atas dasar keadilan, melainkan kepentingan kekuasaan. Akibatnya, hukum menjadi alat legitimasi kekuasaan, bukan pelindung hak rakyat. Hukum dan Kekuasaan: Sebuah Ketegangan Abadi Konsep klasik Montesquieu mengenai separation of powers memberikan landasan penting bagi independensi kekuasaan yudikatif. Namun, dalam praktiknya, pemisahan tersebut kerap kabur. Intervensi kekuasaan eksekutif terhadap aparat penegak hukum merupakan indikasi kuat dari lemahnya independensi hukum. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum tidak berada dalam ruang hampa, melainkan selalu terkait dengan d...
Read more »